Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hambatan Perizinan Investasi Terletak di Hulu Migas

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 mengamanatkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan memerintahkan kepada kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewenangan perizinan kepada BKPM.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 03 Februari 2020  |  19:15 WIB
Pekerja beraktivitas di proyek pembuatan anjungan lepas pantai di PT Gunanusa Utama Fabricators, Cilegon, Banten, Kamis (6/4). - Antara/Sigid Kurniawan
Pekerja beraktivitas di proyek pembuatan anjungan lepas pantai di PT Gunanusa Utama Fabricators, Cilegon, Banten, Kamis (6/4). - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Peralihan proses perizinan investasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diproyeksi tidak banyak berdampak untuk investasi ke depan.

Pasalnya, proses perizinan di luar kegiatan hulu migas lebih kepada pengurusan izin usaha.

Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai perpindahan proses kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak memberikan pengaruh yang besar.

Sementara itu, proses perizinan untuk melakukan kegiatan operasional terletak pada kegiatan usaha hulu migas.

"Selama ini menjadi hambatan adalah perizinan dalam operasi kegiatan hulu migas yang meliputi berbagai sektor dan kementerian atau lembaga, termasuk juga di daerah," katanya kepada Bisnis.com, Senin (3/2/2020).

Adapun, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 mengamanatkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan memerintahkan kepada kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewenangan perizinan kepada BKPM.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan seluruh kewenangan perizinan Kementerian ESDM di luar hulu migas telah didelegasikan kepada BKPM.

"Hulu migas tidak masuk BKPM, tapi hilirnya masuk. Angkutan, pompa bensin, hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jadi IUP semua masuk ke BKPM, tambang emas, pasir, baru bara, hingga nikel. Tambang masuk semua," ujar Bahlil, Senin (3/2/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

investasi
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top