Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. berupaya agar harga gas berada dikisaran US$6 mmbtu sesuai dengan Peraturan Presiden nomer 40 tahun 2016
Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Gigih Prakoso mengatakan harga gas di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah, Kementerian ESDM, dan BPH Migas.
"Formula biaya gas ditambah gasifikasi ditambah biaya transmisi, distribusi, dan niaga," ujarnya dalam RDP komisi VI, Senin (3/2/2020).
Adapun harga beli hulu berkontribusi sebesar 70 persen, lalu biaya transmisi sebesar 13 persen, dan biaya distribusi sebesar 17 persen.
Untuk itu, PGN melakukan sejumlah cara untuk melakukan efisiensi dan transparan dalam internal agar harga gas menuju US$6 mmbtu. Adapun salah satunya yang dilakukan PGN yakni dengan melakukan efisiensi internal biaya transmisi dan distribusi gas melalui penghematan Opex dan Capex.
Lalu mengusulkan penurunan gas hulu kepada pemerintah dan pemberian DMO gas sesuai kebutuhan volume penyaluran gas dan harga khusus.
Baca Juga
"Kami juga melakukan restrukturisasi bisnis. Kami setuju untuk penurunan hulu dan DMO gas sesuai dengan volume. Maka pasokan gas untuk industri bis diandalkan agar mereka bisa tumbuh," ucapnya.
Lalu juga mengusulkan untuk penghapusan PPN yang menjadi beban perusahaan karena tak bisa dikreditkan kepada pemerintah.
"Kami menjual gas, kami enggak membebankan PPN maka biaya setelahnya PPN seperti PPN LNG kami usul dihapuskan," katanya.
Pihaknya juga mengusulkan untuk penghapusan iuran kegiatan usaha gas bumi dimana akan dioptimalkan untuk infrastruktur gas. Pihaknya juga melakukan konsultasi dengan Kementerian ESDM dan BUMN dalam pelaksanaan Perpres 40 itu.
"Lalu kami usulkan penghapusan iuran gas bumi, nanti kami alihkan untuk pembangunan infrastruktur gas," ujar Gigih.
