Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengupayakan penurunan harga gas industri dilakukan dengan menggunakan opsi pengurangan bagian pemerintah dan kewajiban memasok untuk dalam negeri.
Arifin pun optimistis penurunan harga gas industri dapat dilakukan paling lambat pada Maret mendatang. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemetaan sumber gas, peninjauan tata kelola, dan tata niaga.
"DMO [domestic market obligation/wajib pasok dalam negeri] itu penting untuk menghambat impor. Kalau opsi impor [yang dipilih], malah kita menghadapi masalah lain, yakni melebarnya defisit neraca perdagangan," katanya, dalam paparan Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020 Sektor ESDM, Kamis (9/1/2020).
Kendati belum memastikan kisaran penurunan harga gas, pihaknya mengimbau para pengusaha gas mendapatkan keuntungan yang wajar, sementara pengguna gas mendapatkan harga yang kompetitif.
"Maret harga gas turun, tahap ini [pengkajian] kami kerja agar terlaksana. Jadi, dari tiga alternatif yang disampaikan Presiden, kami pilih poin satu [pengurangan bagian negara] dan dua [penawaran prioritas untuk dalam negeri] dan pelaksanaannya bisa gabungan," tambahnya.
Dari sisi hulu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan harga gas di hulu sudah cukup kompetitif dengan kisaran harga US$5,4 - US$5,6 per MMBtu. Menurutnya, harga gas hulu berbeda-beda dan tergantung keekonomian proyek.
"Tetapi perjalanannya di industri, kalau berkontrak langsung dengan KKKS bisa US$6-US$7 per mmbtu. Kami yang pekerjaannya ngebor, survei begitu lama, eksplorasi, pengembangan yang begitu besar, itu pun jatuhnya bisa menjual US$5,4 per mmbtu," katanya.
Kendati demikian, pihaknya akan melakukan analisis di wilayah kerja migas untuk melihat mana saja yang memiliki keenomian proyek yang tinggi. Selain itu, Dwi juga berkonsultasi dengan pemangku kebijakan lainnya, terkait insentif atau pengurangan pajak agar dapat menekan harga.
