Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah dinilai telah mampu meningkatkan konektivitas, meskipun dari segi pembiayaan masih ada persoalan yang perlu dibenahi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan pemerintah terlihat telah melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur di periode lima tahun sebelumnya.
Adapun, pada periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur juga masih tetap dilakukan.
Di jalan tol, misalnya, pemerintah berupaya agar infrastruktur terkoneksi dengan baik, dengan berlanjutnya pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.
Dari sisi infrastruktur pembangkit listrik juga pembangunan terus dilakukan. Namun, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah di daerah.
Di sektor telekomunikasi, imbuhnya, proyek strategis sudah diselesaikan, seperti Palapa Ring. Namun, Erwin menekankan pembangunan infrastruktur juga harus mencakup sistem air bersih dan pengolahan sampah yang baik.
Baca Juga
Sementara itu, untuk aspek pembiayaan, Erwin mengatakan saat ini memang masih terbilang mahal. Terutama jika didanai BUMN dan menggunakan APBN, atau masih mengandalkan perbankan yang bunganya cukup tinggi.
"Harus segera dicarikan solusi alternatif pembiayaan yang lebih murah dan jangka panjang agar jangan sampai jadi beban ke BUMN kita sehingga mereka tidak bisa berkembang, ekspansi, atau menyelesaikan proyek, " ujar Erwin, kepada Bisnis, Kamis (30/1/2020).
Erwin mengatakan ke depannya pembiayaan masih akan menjadi kendala utama dalam sektor infrastruktur. Hal itu disebabkan sebagain besar proyek infrastruktur nilainya cukup besar sehingga perlu menggunakan dana dari luar.
"Pemerintah harus punya inovasi untuk mengeluarkan instrumen yang bisa dijual ke lembaga keuangan atau pemerintah negara maju yang memiliki sumber pendanaan murah," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan saat ini memang ada beberapa inovasi pembiayaan yang dilakukan seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan USaha (KPBU). Namun, tantangannya adalah kepastian proyek itu sendiri khususnya terkait jaminannya. Contohnya, kepastian kelayakan ekonomi pada proyek jalan tol.
Tantangan lainnya yang perlu mendapat perhatian pemerintah ialah cara untuk mendatangkan investasi asing ke Indonesia. Pasalnya, saat ini masih ada sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke dalam negeri seperti masalah perizinan, tanah, kepastian hukum, dan tenaga kerja.
"Tantangan ke depan besar sekali, bagaimana meyakinkan pengusaha-pengusaha dari luar untuk investasi ke Indonesia dan mereka mau membangun industri yang berbasis ekspor dan industri subtitusi impor," jelasnya.
