Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kewenangan Insentif Digeser ke BKPM, Kemenkeu 'Irit' Bicara

Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar kewenangan pemberian fasilitas investasi, termasuk insentif fiskal seperti tax holiday hingga tax allowance, didelegasikan kepada BKPM.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 28 Januari 2020  |  20:04 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 'irit' bicara terkait  rencana pendelegasian kewenangan pemberian insentif fiskal dari Kemenkeu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar kewenangan pemberian fasilitas investasi, termasuk insentif fiskal seperti tax holiday hingga tax allowance, didelegasikan kepada BKPM.

Hal ini pun tertuang dalam Instruksi Presiden No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang terbit 22 November lalu.

Di dalamnya, BKPM mendapatkan tugas untuk menyusun NSPK pembeiran investasi yang dielegasikan dari K/L terkait kepada BKPM dan juga melalukan evalusasi atas pelaksanaan pemberian fasilitas investasi yang berjalan selama ini.

Ketika ditanya mengenai hal ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo tidak memberikan komentar apapun. Alih-alih menjawab, dia malah melimpahkan permasalahan tersebut kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Ke BKF itu. Aku cek dulu," ujar Suryo, Selasa (28/1/2020).

Ketika dikonfirmasi, Plt. Kepala BKF Arif Baharudin mengatakan rencana tersebut masih baru akan dibicarakan bersama dengan BKPM. "Masih baru mau dibicarakan," kata Arif, Selasa (28/1/2020).

Baik DJP dan BKF sama-sama tidak memerinci perihal rencana tersebut. BKPM optimistis PMK terkait pendelegasian kewenangan pemberian insentif fiskal bisa diselesaikan pada Februari 2019.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan bahwa saat ini sedang ada proses koordinasi terkait pendelegasian kewenangan pemberian insentif fiskal dari Kementerian Keuangan kepada BKPM.

Menurut Yuliot, pembuatan NSPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7/2019 saat ini sedang disusun dan nantinya pemberian insentif fiskal seperti tax holiday tidak lagi perlu melalui proses penyampaian persyaratan kepada Kementerian Keuangan.

Yuliot mengatakan bahwa pendelegasian kewenangan pemberian insenstif fiskal ini cukup didelegasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Saat ini PMK-nya masih berproses, mudah-mudahan Februari sudah selesai prosesnya," ujar Yuliot, Senin (27/1/2020).

Melalui pendelegasian ini, diharapkan proses pemberian insentif fiskal tidak perlu lagi melalui proses yang panjang dan melibatkan lebih dari satu lembaga sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

"Jadi semangatnya dalam Inpres No. 7/2019 seperti itu, seluruh keputusan pemberian fasilitas diberikan oleh BKPM," ujar Yuliot.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bkpm kemenkeu
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top