Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU IKN Segera Disodorkan ke Presiden Pekan Ini

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan, akhir pekan ini RUU IKN dapat segera diserahkan kepada presiden. Selanjutnya RUU IKN tersebut dapat dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 22 Januari 2020  |  17:58 WIB
Konsep Ibu Kota Negara - Antara
Konsep Ibu Kota Negara - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengharapkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dapat segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan, akhir pekan ini RUU IKN dapat segera diserahkan kepada presiden. Selanjutnya RUU IKN tersebut dapat dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“RUU IKN ini prinsipnya menggunakan metodologi yang sama yakni Omnibus Law,” kata Rudy di Jakarta, Rabu (20/1/2020).

Dia mengatakan dalam aturan undang-undang tersebut nantinya juga akan terdapat klausul untuk memutuskan beberapa lembaga pemerintahan yang tetap berada di wilayah Jakarta, dalam hal ini seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

Hal tersebut dimaksudkan supaya lembaga tersebut dapat melakukan pengawasan bisnis  secara langsung di Jakarta, mengingat Jakarta tetap menjadi pusat bisnis. “Klausul itu nanti akan disesuaikan,” katanya.

Dalam perencanaan Bappenas, ground breaking dimulai pada 2021 dan konstruksi hingga 2024. Namun, pemerintah berharap jika bisa diselesaikan lebih cepat akan lebih baik.

Rudi mengatakan saat ini pihaknya rutin menggelar lokakarya untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan masterplan pembangunannya.

“Ini kami ingin melihat regional ekonomi. Sektor apa saja yang perlu dikembangkan. Fungsinya ibu kota negara sebagai pusat Pemerintahan dan kenegaraan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Bappenas juga masih menyelesaikan masterplan atau perancangan rencana kerja yang akan dilakukan di ibu kota baru tersebut. Salah satunya adalah membentuk badan otorita, atau lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan setingkat menteri, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Badan Otorita berkedudukan di Kalimantan Timur, tap ilia perlu dapat membuat kantor perwakilan di Jakarta,” lanjutnya.

Dia mengatakan nantinya Badan Otorita akan melakukan penyusunan strategi persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota baru, yang nantinya akan dilaksanakan  pada lahan seluas 256.142,74 hektare.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Dipindah
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top