Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Provinsi Yogyakarta Catatkan Rasio Gini Tertinggi

Dengan perbandingan nilai rasio gini nasional 0,380, maka terdapat 7 provinsi lain di laur Yogyakarta dengan rasio gini di atas rata-rata yakni Gorontalo sebesar 0,410 disusul Jawa Barat 0,398, lalu Sulawesi Tenggara sebesar 0,393; DKI Jakarta sebesar 0,391; Papua sebesar 0,391; Sulawesi Selatan sebesar 0,391; dan Papua Barat sebesar 0,381.
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019)./ANTARA-Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Provinsi DI Yogyakarta mencatatkan angka rasio gini tertinggi pada September 2019 yakni sebesar 0,428 poin.

Dengan perbandingan nilai rasio gini nasional 0,380, maka terdapat 7 provinsi lain di laur Yogyakarta dengan rasio gini di atas rata-rata yakni Gorontalo sebesar 0,410 disusul Jawa Barat 0,398, lalu Sulawesi Tenggara sebesar 0,393; DKI Jakarta sebesar 0,391; Papua sebesar 0,391; Sulawesi Selatan sebesar 0,391; dan Papua Barat sebesar 0,381.

Sementara itu, rasio terendah berada di Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 0,262 poin.

Secara nasional, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur melalui rasio pada September 2019 berada pada posisi 0,380 poin atau menurun 0,002 poin dari Maret 2019.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jika dibandingkan dengan posisi rasio gini pada September 2018 terjadi penurunan sebesar 0,004 yang tercatat 0,384.

Secara teperinci, dia menyebut rasio gini di daerah perkotaan pada September 2019 adalah 0,391 poin turun 0,001 poin dari Maret 2019 sebesar 0,392 poin, sedangkan dibandingkan dengan September 2018 posisi poin tak berubah yakni 0,391.

Sementara itu untuk di pedesaan, rasio gini tercatat 0,315 pada September 2019 turun 0,002 dibandingkan dengan Maret 2019, dan turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan posisi pada September 2018.

Kecuk menambahkan, perubahan tingkat ketimpangan ini sangat dipengaruhi oleh variasi perubahan pengeluaran antarkelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Dilansir berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada periode Maret 2019 – September 2019 untuk penduduk kelompok 40% terbawah dan menengah meningkat sedikit lebih cepat, dibandingkan dengan penduduk kelompok 20% teratas.

Tercatat, kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita Maret 2019 sampai September 2019 untuk kelompok penduduk 40% terbawah adalah 3,53% disusul 40% menengah adalah 3,83%, dan 20% teratas adalah 3,19%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper