Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura I (Persero) membentuk konsorsium bersama dengan Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk mengikuti seleksi pengelolaan Bandara Hang Nadim Batam melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi mengatakan kerja sama ini merupakan salah satu strategi perseroan dalam mengembangkan bisnisnya sekaligus menegaskan komitmen untuk memperluas jaringan pengelolaan bandara di Indonesia.
"Kami optimistis berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan Bandara Hang Nadim. Mengingat kemampuan dan pengalaman global dua mitra strategis kami di sektor kebandarudaraan dan konstruksi," kata Faik, Selasa (14/1/2020).
Dalam perjanjian konsorsium, para pihak sepakat untuk menjadikan AP I sebagai pemimpin konsorsium dengan porsi ekuitas penyertaan modal sebesar 51%. Kewajiban dan tanggung jawabnya adalah dalam hal manajemen operasional dan komersial bandara secara umum.
Sementara itu, IIAC yang memiliki porsi saham 30% bertanggung jawab dalam pengembangan konsep logistik aerocity, layanan penumpang, dan komersial bandara. Adapun, WIKA dengan saham 19% memiliki tugas untuk menata manajemen infrastruktur bandara.
AP I dan IIAC merupakan peserta KPBU Bandara Hang Nadim Batam yang telah dinyatakan lolos dalam tahap prakualifikasi proyek sejak 31 Juli 2019. WIKA sepakat untuk bergabung untuk melanjutkan proyek dengan membentuk konsorsium.
Proyek KPBU Bandara Hang Nadim memiliki perkiraan nilai investasi sebesar Rp3,5 trilliun (berdasarkan kurs APBN 2018). Adapun, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).
Pengembangan Bandara Hang Nadim juga ditujukan untuk mewujudkan rencana strategi jangka menengah Kota Batam yaitu mewujudkan Logistic Aerocity. Melalui pembangunan bertahap, bandara tersebut diharapkan dapat memberikan layanan untuk 30 juta penumpang per tahun dan volume kargo hingga 190.000 MT pada 2045.
Indikasi masa konsesi adalah 25 tahun. Proyek akan distruktur dengan skema user payment, artinya pengembalian investasi akan dikumpulkan langsung oleh badan usaha dari pendapatan pengelolaan layanan fasilitas bandara. Selain itu, badan usaha diwajibkan memberikan upfront fee dan share revenue kepada BP Batam.
