Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menkeu Beberkan Kronologi Penemuan Desa Fiktif

Menurut Sri Mulyani, kasus ini bermula dari 56 desa baru yang ditetapkan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah Konawe No. 7/2016 yang menggantikan Perda Konawe No. 2/2011.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 14 Januari 2020  |  18:55 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN KITA Edisi November 2019 di Jakarta, Kamis (19/12 - 2019). Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN KITA Edisi November 2019 di Jakarta, Kamis (19/12 - 2019). Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan polemik desa fiktif yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu.

Menurut Sri Mulyani, kasus ini bermula dari 56 desa baru yang ditetapkan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah Konawe No. 7/2016 yang menggantikan Perda Konawe No. 2/2011. Penetapan itupun berjalan lancar setelah ke-56 desa tersebut mendapatkan nomor registrasi dana desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016.

"Seluruh desa ini mendapatkan dana desa mulai tahun 2017," katanya dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD, Jakarta pada Selasa (14/1/2020).

Masalah mulai muncul pada tahun 2018. Kala itu, penyaluran dana desa tahap III untuk empat dari 56 desa tersebut dihentikan. Hal ini karena pemerintah menemukan beberapa masalah administrasi pada desa-desa tersebut. Keempat desa itu adalah Desa Napooha dan Desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma, Desa Wiau (Kecamatan Routa), dan Desa Larehoma (Kecamatan Anggabeni).

Selanjutnya, penelitian Tim Gabungan Kemendagri menyatakan Perda Konawe No. 2/2011 secara yuridis cacat hukum karena penetapan ketentuan tersebut tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Selain itu, Perda tersebut juga terdaftar sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

"Berdasarkan hasil itu, dana desa tahap III tahun 2019 untuk 56 desa di Kabupaten Konawe dihentikan sampai ada kejelasan hukum dan fisik desa tersebut," imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dana desa
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top