Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penerapan UU Produk Halal, Wapres Ma'ruf Kumpulkan Sejumlah Menteri untuk Evaluasi

Pelaksanaan jaminan halal berdasarkan Undang-undang No. 33/2014 telah harus dijalanlan semenjak 1 Oktober 2019.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 09 Januari 2020  |  16:20 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebelum dimulainya rapat terbatas evaluasi pelaksaan UU Jaminan Produk Halal di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/1/2020). - Bisnis/Anggara Pernando
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebelum dimulainya rapat terbatas evaluasi pelaksaan UU Jaminan Produk Halal di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/1/2020). - Bisnis/Anggara Pernando

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian di bidang perekonomian, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Agama berkumpul di Kantor Wakil Presiden untuk membahas perkembangan pelaksanaan sertifikasi jaminan halal.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan pelaksanaan jaminan halal berdasarkan Undang-undang No. 33/2014 telah harus dijalanlan semenjak 1 Oktober 2019. Untuk itu dilakukan evaluasi karena belum optimal di lapangan.

"Supaya tidak menimbulkan masalah. Semua harus disiapkan tanpa gangguan di dalamnya," kata Wapres Ma'ruf ketika membuka rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Evaluasi pelaksanaan produk halal ini meliputi bidang proses pendaftaran, lembaga pemeriksa halal, penilaian produk hingga sistem informasi.

"Juga soal tarif serta pelaksanaan pendaftaran yang harus sudah siap," katanya.

Persoalan lain yang disorot terkait dengan penyediaan auditor serta lembaga penunjang lainnya.

"Semua harus jelas, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya [harus dihilangkan]," katanya.

Dalam kabinet Indonesia Kerja 2014—2019, pemberlakukan jaminan halal ditetapkan dimulai dengan registrasi. Untuk produk makanan dan minuman registrasi ditetapkan dari 17 Oktober 2019 dan berakhir pada 17 Oktober 2024. Sedangkan untuk produk di luar makanan dan minuman dimulai 17 Oktober 2021.

Aturan pelaksana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26/2019.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sertifikasi halal produk halal UU Jaminan Produk Halal
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top