Presiden Jokowi Minta Draf Omnibus Law Rampung Pekan Depan

Ada dua Omnibus Law yang sedang disiapkan, yakni terkait perpajakan dan ketenagakerjaan.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 06 Januari 2020  |  14:50 WIB
Presiden Jokowi Minta Draf Omnibus Law Rampung Pekan Depan
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo memberi tenggat kepada kementerian/lembaga terkait untuk segera menyelesaikan draf penyusunan Omnibus Law hingga pekan depan.

"Penyelesaian yang berkaitan dengan Omnibus Law saya harap bisa selesai dalam minggu-minggu ini atau paling lambat pekan depan," ujarnya di sela-sela Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dari dua Omnibus Law yang ada, baru Omnibus Law Undang-undang (UU) Perpajakan yang penyusunan drafnya sudah rampung. Adapun Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja masih terkendala dalam sejumlah poin ketenagakerjaan.

Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja bakal merevisi 51 pasal dari UU Nompr 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Omnibus Law ini, pemerintah akan memperbaiki enam aspek ketenagakerjaan yakni upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi.

Sebaliknya, RUU Omnibus Law Perpajakan terdiri atas 28 pasal yang terbagi atas enam klaster. Ke-28 pasal tersebut mengamandemen 7 UU terkait masalah perpajakan, yakni UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah.

Adapun enam klaster dalam Omnibus Law Perpajakan terdiri atas pendanaan investasi; sistem teritori perpajakan; subjek pajak orang pribadi; kepatuhan wajib pajak; keadaan iklim berusaha; dan fasilitas pajak.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, omnibus law

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top