Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menjaring masukan dari para pemangku kepentingan untuk mengkaji ulang berbagai regulasi di sektor perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan, KKP tengah mengevaluasi berbagai aturan yang dipandang kurang menguntungkan bagi stakeholders. Menurutnya, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar aturan-aturan yang berkaitan dengan investasi perlu dipemudah.
"Saya berkeliling ke sentra-sentra produksi akuakultur. Tentu tujuannya untuk mendengar masukan, keluhan, dan saran dari stakeholder sebagai bahan referensi kami dalam menyusun arah kebijakan sektor akuakultur nasional," ucapnya melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis (26/12/2019).
Dia menambahkan, KKP akan membangun sentra akuakultur berbasis kawasan dan komoditas unggulan, terutama untuk orientasi ekspor seperti udang, rumput laut, patin, dan komoditas akuakultur lainnya yakni melalui pengembangan integrated aquaculture business.
Strategi ini harus berbasis kawasan dan komoditas unggulan di berbagai daerah potensial dengan pengelolaan sistem produksi yang terintegrasi, seperti misalnya pengembangan patin di Sumatra Selatan.
Sebelumnya, KKP mematok target produksi perikanan budi daya tahun depan sebanyak 18,44 juta ton yang terdiri dari 7,45 juta ton ikan dan 10,99 juta ton rumput laut.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto mengatakan, untuk mendukung target ini, pihaknya bakal mendorong pembenihan benih ke luar Pulau Jawa. "Kita mendorong sistem logistik benih. Kita dorong pembenihan ke luar Jawa," ujarnya.
