Bisnis.com, JAKARTA – WWF Singapore menemukan industri perbankan di sejumlah negara di Asia Tenggara masih belum optimal dalam menggencarkan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable financing.
Secara umum, pemerintah di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang memberikan 85% PDB bagi Asia Tenggara masih perlu meningkatkan model pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan.
Executive Director of Banking Department II, Monetary Authority of Singapore, Wong Zeng Yi mengatakan, laporan dari WWF terhadap 5 negara besar di Asia Tenggara mendorong perbaikan dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan mengembangkan green finance. Laporan ini juga membantu regulator dan pelaku usaha finansial mempertimbangkan pentingnya menambah metode atau aturan untuk meningkatkan, memitigasi berbagai risiko keuangan.
“Laporan ini juga mengidentifikasi jenis perbankan yang bisa segera melakukan transisi terhadap ekonomi berkelanjutan,” jelas Wong dikutip dari siaran pers, Jumat (13/12/2019).
Dia menjelaskan, saat ini The Monetary Authority of Singapore sudah melakukan kerja sama yang intens dengan industri keuangan maupun regulator. Dia menyebut, kerja sama ini untuk menyusun arahan dalam mengembangan risiko liongkungan hidup dan standar serta manajemen risiko, bagi pihak pemerintah, perbankan, asuransi, dan manajemen aset.
“Kami juga memperkenalkan skema hibah untuk memperkuat penerbitan obligasi hijau berkelanjutan, dan juga ekspansi serangkaian insentif untuk meng-cover kebutuhan pinjaman hijau atau green and sustainability loans,” jelas Wong.
Pemangku kebijakan finansial di negara-negara Asia Tenggara juga memperkuat perhatian mereka pada isu iklim dan manajemen lingkungan, meski sektor perbankan masih membutuhkan waktu atau progress yang lebih lama.
Pasalnya, regulasi dan arahan bagi sustainable banking dalam laporan tersebut sudah mencantumkan perihal model praktik penghimpunan dana bagi perbankan berkelanjutan. Pada lima negara tersebut, masalah perubahan iklim dan degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati secara eksplisit disebutkan sebagai bagian dari isu E&S yang mana harus dijadikan prioritas oleh pihak perbankan.
Saat ini, hanya 62% dari 29 perbankan yang memiliki perhatian pada risiko dari perubahan iklim, dan hanya 48% yang menyadari risiko dari degradasi lingkungan.
Pada empat negara yakni; Malaysia, Singapura, dan Vietnam, pemangku kebijakan finansial dan perbankan sudah mengembangkan Kebijakn E&S untuk sektor lingkungan dan sosial. Pada empat negara ini, ada 43% bank yang sudah merumuskan kebijakan, meski hanya 15% yang belum menerapkan.
Adapun tiga perbankan Singapura yaitu DBS, OCBC, dan UOB adalah perbanakn di Asia Tenggara yang sudah mengadopsi kebijakan tersebut yaitu terkait komitmen anti penebangan dan pembakaran hutan, serta melarang penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik.
Pada lima negara termasuk Indonesia, regulasi dan arahan bagi perbankan diperkuat oleh pemerintah melalui E&S, dengan 62% perbankan sepakat untuk bertanggung jawab pada strategi mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.
