Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Malaysia berharap ada jalan keluar terkait penangkapan nelayan-nelayan negara tersebut karena diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin saat menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (9/12/2019). Dia pun berharap ada diskusi lebih lanjut soal perbatasan kawasan laut agar tidak ada lagi nelayan Malaysia yang ditangkap dan ditahan karena dugaan mencuri ikan.
"Kami berharap supaya urusan-urusan nelayan-nelayan kami dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (10/12/2019).
Menanggapi hal ini, Edhy berjanji akan mencarikan jalan keluar atas kasus yang menjerat nelayan Malaysia tersebut.
Edhy berpendapat perlu adanya perlakuan yang lebih baik kepada para awak kapal/nelayan yang ditahan di kedua negara. Dalam hal ini, tutur Edhy, Indonesia sudah menerapkannya.
Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah menandatangani MoU in respect of Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of the Republic of Indonesia and Malaysia pada 27 Januari 2012.
Edhy menyampaikan penghargaan terhadap aparat penegak hukum di laut dari kedua negara yang telah sepakat untuk menahan diri dari melakukan manuver yang membahayakan keselamatan bersama dalam insiden penangkapan kapal ikan di unresolved maritime boundary area.
