Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemerintah Terus Berupaya Percepat Proses Pengadaan Lahan

BPJT: Diperlukan ada kemampuan lapangan yang lebih tinggi dan mekanisme pembayaran yang lebih responsif.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 09 Desember 2019  |  10:57 WIB
Pemerintah Terus Berupaya Percepat Proses Pengadaan Lahan
Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim meninjau pembangunan proyek tol Pekanbaru-Dumai, Riau, Jumat (22/6). Salah satu kendala yang ditemukan adalah pembebasan lahan di konsesi PT Chevron Pacific Indonesia yang kini dikuasai masyarakat. - Bisnis/Arif Gunawan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadaan lahan masih menjadi salah satu kendala yang kerap di hadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah upaya pun dilakukan guna menyiasati proses pengadaan lahan menjadi lebih cepat dan efektif.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa untuk bisa memenuhi target waktu pengadaan tanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yakni maksimal 2 tahun dan bahkan lebih cepat, diperlukan usaha dan sinergi lebih optimal dari para pemangku kepentingan.

"Kalau sekarang sudah ada UU [No. 2/2012] pengadaan lahan yang memberi kepastian waktu maksimal 2 tahun untuk pengadaan lahan. Namun, sekarang yang menjadi tantangannya adalah ingin waktu lebih cepat lagi. Nah, di sini perlu ada kemampuan lapangan yang lebih tinggi dan mekanisme pembayaran yang lebih responsif," ujarnya melalui layanan pesan singkat kepada Bisnis, Jumat (6/12/2019).

BPJT dan Lembaga Manajemen Aset Negara, lanjut Danang, telah bekerja keras menjawab tantangan tersebut dengan mekanisme pembayaran langsung dan juga menggunakan instrumen teknologi informasi untuk verifikasi pembayaran.

"Ke depannya beberapa regulasi akan disederhanakan seperti arahan Presiden," katantya.

Adapun, proses pengadaan hingga 2 tahun tersebut adalah proses penetapan lokasi (penlok) oleh pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 2/2012 dan dapat diperpanjang maksimal selama 1 tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjt pembebasan lahan
Editor : Zufrizal
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top