Bisnis.com, JAKARTA – Keinginan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) agar beleid yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) bisa mengatur harga beras di perbatasan wilayah zonasi secara khusus perlu dipertimbangkan kembali lantaran berpotensi membuat penerapan HET menjadi tidak efektif.
Sebagai catatan, selama ini HET beras diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57/2017 tentang Penerapan HET Beras yang menggantikan Permendag No. 27/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.
Melalui beleid tersebut Kementerian Perdagangan membagi HET berdasarkan tujuh wilayah atau zonasi yang terdiri dari; Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan; Sumatra kecuali Lampung dan Sumsel; Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB); Nusa Tenggara Timur (NTT); Sulawesi; Kalimantan; serta Maluku dan Papua.
Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, menilai perubahan kembali aturan terkait dengan HET menjadi lebih spesifik seperti keinginan Bulog kemungkinan besar akan menghilangkan efektivitasnya.
Dia mengkhawatirkan apabila HET tersebut diubah menjadi semakin kompleks, nasib beras kemungkinan besar akan seperti pupuk yang proses penyalurannya seringkali menimbulkan kegaduhan.
“Bulog ini keinginannya seperti apa perlu dipelajari lagi tentunya, tetapi perubahan yang diinginkan itu jangan sampai menghilangkan efektivitas dari HET itu sendiri. Jangan sampai seperti pupuk yang diatur per wilayah benar-benar spesifik sampai ketika dibawa atau dijual keluar wilayah itu bisa dibawa ke ranah hukum,” katanya usai menghadiri forum diskusi yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Lebih lanjut, Bustanul menjelaskan HET sebagai instrumen digunakan untuk menjaga harga suatu komoditas agar tidak melampaui daya beli masyarakat dan harga keekonomian sesuai kualitas tidak akan berfungsi apabila implementasinya diikuti sejumlah persoalan.
Adapun, sebagai solusi ia menyebut perlu adanya kebijakan yang konkrit dan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk menentukan HET.
“Dia itu harus bergabung dengan kebijakan terkait, entah nantinya akan bernama HET atau tidak dia harus menjadi price policy yang solid. Karena kalau dengan konsep sekarang ini Permendag No. 57/2017 tentang Penerapan HET beras ini hanya ada di kertas dan beras dianggap sebagai harga administratif saja itu ya tidak bisa di-enforce juga,” paparnya.
Kemudian untuk regulasi yang mengatur harga beras di Tanah Air, Bustanul menilai sudah seharusnya tidak hanya berwujud peraturan menteri saja. Dia menilai perlu regulasi yang lebih kuat untuk mengatur hal tersebut dan tentunya bisa menegaskan bagaimana posisi Bulog yang selama ini punya kewenangan sebagai pengelola pangan nasional dan juga menjadi stabilisator harga.
“Regulasinya kalau bisa jangan hanya Permendag saja, perlu Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang nantinya bersama dengan Permendag. Supaya kebijakan ini punya kredibilitas dan lebih kuat, desainnya harus diubah. Lewat [kebijakan] itu bisa juga Bulog ini di reposisi. Entah itu dijadikan sebagai badan pangan atau diberikan penugasan khusus,” jelasnya.
Bustanul menambahkan sudah sepatutnya perubahan atau penyusunan regulasi bisa dilakukan sesegera mungkin di awal pemerintahan jilid kedua Presiden Joko Widodo yang masih belum menghadapi persoalan-persoalan besar. Menurutnya, apabila hal tersebut dilakukan di pertengahan periode pemerintahan, tidak menutup kemungkinan pembahasannya akan semakin berlarut-larut.
“Sesegera mungkin bisa dilakukan, mumpung masih awal masa pemerintahan atau masih bulan madu ibaratnya. Jika sudah di pertengahan nanti pasti muatan politiknya akan semakin besar dan tentunya akan mengganggu,” imbuhnya.
