Bisnis.com, JAKARTA - Pada hari ini, Basuki Tjahaja Purnama menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) di Kementerian BUMN. Ia pun mengomentari gelombang penolakan dari serikat pekerja yang sempat mengemuka.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakan terhadap pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta yang biasa disapa Ahok tersebut. Saat ditanya tanggapan mengenai penolakannya, Ahok hanya menanggapi dengan santai.
"Serikat Pekerja kan belum kenal saya. Saya ini lulusan S3 Mako Brimob loh," ujarnya berkelakar sebelum masuk ke Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Selain itu, ketika ditanya mengenai pemberantasan mafia migas di Pertamina, Ahok juga menjawab dengan candaan. "Saya enggak tau apa itu mafia migas, saya kan bukan godfather," ujarnya sambil tertawa.
Menurutnya, masyarakat bisa menilai dari perkembangan hasil kerjanya di lapangan. Namun, untuk mencapai kinerja yang baik, Ahok menuturkan diperlukan kerja sama tim.
Ia pun berharap dukungan dan doa masyarakat agar dapat bekerja dengan baik. Dukungan masyarakat yang diharapkan terutama berupa informasi agar fungsinya sebagai pengawas di Pertamina bisa berjalan dengan optimal.
Baca Juga
Selain itu, Ahok menyebutkan bahwa tugasnya di Pertamina adalah membantu jajaran direksi agar bisa berhasil.
"Semakin banyak laporan akan menolong kami mengawasi lebih baik, kayak di Jakarta dulu ada QLUE, jadi kami bisa awasi. Tujuan saya juga bantu Bu Nicke dan teman-teman agar berhasil jadi direksi yang berhasil dalam sejarah," jelasnya.
Terkait dengan statusnya di PDIP, Ahok menyatakan akan mengikuti aturan jika harus melepas keanggotaan di partai politik untuk menjadi komisaris BUMN.
Selain Ahok, Budi Sadikin ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Emma Sri Martini menjadi Direktur Keuangan Pertamina.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan peresmian ketiga orang itu akan dilaksanakan pada hari ini melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Menurutnya, jabatan komisaris yang akan diberikan kepada Ahok adalah posisi strategis karena menjadi perwakilan Kementerian BUMN.
