Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan ekosistem logistik nasional berjalan pada 2020 sebagai implementasi cetak biru Sistem Logistik Nasional.
Asisten Deputi Bidang Logistik Kemenko Perekonomian Erwin Raza menuturkan pemerintah saat ini sudah sepakat untuk segera membentuk ekosistem logistik nasional sesuai sejak cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan pada 2012.
"Targetnya secepatnya, kalau dapat 2020 sudah mulai, dan kita bergerak bersama-sama, harus bergerak. Sekarang ini sudah memiliki perspektif yang sama, kita butuh itu," katanya saat ditemui Bisnis.com, Senin (18/11/2019).
Menurutnya, target 2020 tersebut diperlukan guna merealisasikan ekosistem berjalan segera untuk mengintegrasikan sistem logistik yang masih terpisah-pisah.
Ekosistem yang terpisah-pisah tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dia menjelaskan pemerintah sudah membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola Kemenko Perekonomian , serta Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dipegang oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sementara itu, swasta sudah memiliki e-warehouse, e-shipping, e-tracking, dan berbagai layanan elektronik lainnya yang sifatnya dikelola masing-masing pihak.
Baca Juga
Ekosistem logistik nasional merupakan perwujudan dari e-logistics yang dicanangkan pemerintah menjadi platform yang mewadahi seluruh aktivitas logistik di Indonesia, sehingga memudahkan proses logistik dan pengawas serta dapat menurunkan biaya.
Untuk memulai integrasi ini bukan hal yang mudah. Dia mencontohkan pengerjaan DO Online saja sampai saat ini sangat terbatas impementasinya.
"Itu hanya yang kecil, apalagi ini suatu yang besar, tetapi dengan perkembangan teknologi digital itu akan memudahkan," katanya.
Di sisi lain, dia menuturkan masih ada pertimbangan teknis yang menjadi pilihan bimbang, dari sisi pemerintah. Kebimbangan tersebut mulai dari siapa otoritas yang memimpin sistem INSW atau CEISA, hingga standardisasi dokumen dan data yang terdapat di dalamnya.
