Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo kembali meminta kepada para kepala daerah untuk melakukan lelang dan belanja modal setidaknya pada awal Januari tahun depan.
Menurutnya, belanja daerah menjadi faktor pendorong utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi, dia mengakui tren perlambatan ekonomi dunia menjadi ancaman nyata yang bisa menyeret turun prospek pertumbuhan ekonomi nasional.
"Diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari [2020] sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, udah. Ini perintah," ujarnya saat memberikan sambutan dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Merdeka, Kamis (14/11/2019).
Dia pun mewanti-wanti supaya tren penyerapan belanja modal dan lelang dilakukan lebih cepat. Pasalnya, per November 2019, dia mencatat masih ada proses tender senilai Rp31 triliun.
Yang kedua, dia menekankan efektivitas program dan anggaran harus dikedepankan sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari hal tersebut.
"Karena dulu bangga kalau realisasinya 99% atau 100%. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu. Terpenting kita melihat barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat rasakan manfaatnya. Itu esensinya," tekannya.
Jokowi menekankan urusan pemerintah daerah dan pusat merupakan sebuah kerja tim sehingga tidak ada lagi ego sektoral dan daerah.
"Ini kerja tim sehingga hasilnya akan kelihatan," urainya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan belanja negara untuk 2020 direncanakan senilai Rp2.540,4 triliun dengan alokasi Rp909,6 triliun untuk 87 kementerian/lembaga.
Selain itu, dia menyebutkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada 2020 direncanakan senilai Rp856,9 triliun.
