Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menyiapkan mekanisme pendaftaran bagi Program Pra Kerja melalui sistem pendaftaran analog dan digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target peserta Pra Kerja sebesar 2 juta meliputi yang berbasis kartu 500.000 dan sisanya 1,5 juta berbasis digital.
“Dengan sistem online [digital] ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun di kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Selasa (12/11/2019).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Airlangga mengungkapkan mekanisme pendaftaran Kartu Pra Kerja bakal diarahkan dari segi permintaan dan penawaran di dunia industri. Berbeda dengan kebanyakan program yang menggunakan kartu hanya searah, Airlangga menekankan program ini bersifat dua arah karena para peserta bisa mengikuti kursus sesuai dengan kemampuannya.
“Titik pelatihannya di seluruh Indonesia. Semua BLK [balai latihan kerja] pasti semua ikut, yang di kementerian BLK, semua akan ikut. Ditambah pihak swasta,” tekannya.
Tak hanya itu, Airlangga menyebutkan pemerintah membuat mekanisme untuk melakukan pencarian dan menyediakan lembaga pelatihan yang terakreditasi.
Kartu pra kerja membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai kriterianya masing-masing.
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra Kerja.
