Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya karena proses sejumlah pelelangan elektronik barang dan jasa pemerintah masih mencapai tahap konstruksi pada November 2019.
Hal itu ditunjukkan Presiden saat menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Dalam acara itu, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto mengungkapkan nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih diproses mencapai Rp34 triliun.
Dari nilai tersebut, sekitar Rp31,7 triliun di antaranya merupakan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbesar.
Menanggapi laporan tersebut, Jokowi menyatakan kebiasaan proses pelelangan elektronik (e-tendering) yang baru mencapai tahap konstruksi menjelang tutup tahun tidak boleh diteruskan. Menurutnya, setelah Agustus, proses pelelangan seharusnya tidak lagi dalam tahap konstruksi.
"Ini kenyataannya kita ulang-ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Kualitas [bangunan] jelek," ujar Jokowi dengan nada yang meninggi di depan hadirin.
Baca Juga
Dia melanjutkan kualitas jelek itu antara lain terlihat dari jembatan, gedung, atau bangunan sekolah dasar yang ambruk. Hal itu disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru.
Jokowi mempertanyakan apa manfaat pengadaan, pelelangan, atau pembelian secara elektronik jika cara pandang masih manual. Dia menekankan cara pandang mengenai pelelangan, pengadaan, sampai pembelian barang dan jasa pemerintah seperti itu harus diubah.
"Sejak 15 tahun yang lalu saya melihat proses-proses pengadaan kita sebetulnya sudah e-procurement, e-purchasing, e-tendering tapi praktiknya masih dengan mindset yang lama," tukas Jokowi.
