Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Terbitkan Perpres Kemenko Kamaritiman dan Investasi, Kewenangan Luhut Pandjaitan Semakin Luas

Salah satu perbedaan itu antara lain kementerian ini memiliki fungsi untuk mengawal program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 05 November 2019  |  11:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. - Antara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Peraturan itu menambah fungsi kementerian yang sekarang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Tambahan kewenangan itu bisa dilihat dari perbandingan antara peraturan baru ini dan peraturan lama, Peraturan Presiden Nomor 10/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan peraturan baru yang dapat diakses di laman Sekretariat Kabinet pada Selasa (5/11/2019), salah satu perbedaan itu antara lain kementerian ini memiliki fungsi untuk mengawal program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet.

Di samping itu, berdasarkan peraturan baru, kementerian ini juga memiliki fungsi penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.

Berdasarkan peraturan baru, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga memiliki kewenangan mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga yang tidak diatur peraturan lama seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh Luhut, purnawirawan TNI yang mendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Setelah 2014, Luhut selalu mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Luhut Pandjaitan kemenko kemaritiman
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top