Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan merombak jajaran eselon I Kementerian Keuangan dalam waktu dekat, yakni dengan pergantian Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak.
Sumber Bisnis di lingkaran Kementerian Keuangan mengungkapkan akan ada dua nama baru yang akan diangkat oleh Sri Mulyani yaitu Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama dan eks Asisten Deputi Kemenko Marves Bimo Wijayanto.
Sumber tersebut mengungkapkannya Letjen TNI Djaka Budi gantikan Askolani jadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai). Sementara Bimo Wijayanto gantikan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo.
Bahkan, Letjen Djaka dan Bimo disebutkan sudah menemui Sri Mulyani pada pekan lalu.
Sumber lain yang dekat dengan pemerintah mengungkapkan, rencana rotasi posisi strategis di Kemenkeu memang sudah lama diajukan. Hanya saja, dia belum bisa memastikan nama-nama baru yang akan mengisi kursi direktur jenderal di sana.
Bisnis sudah coba mengonfirmasi isu pergantian Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, tetapi tak ada respons hingga berita ini dipublikasikan.
Baca Juga
Sementara itu, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/5/2025), Askolani tidak menampik maupun mengonfirmasi kabar dirinya akan diganti.
"Enggak tahu saya," ujar Askolani ketika diminta konfirmasi soal rencana pergantian Dirjen Bea Cukai.
Jawaban serupa disampaikan ketika awak media menanyakan isu bahwa dirinya akan dirotasi menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Belakangan, Suryo Utomo memang mendapat banyak sorotan karena penurunan penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir hingga permasalahan implementasi Coretax.
Penerimaan pajak hanya mencapai Rp322,6 triliun pada Januari—Maret 2025. Jumlah tersebut turun 18,1% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,9 triliun.
Sementara itu, Coretax yang diluncurkan pada 1 Januari 2025 terus mengalami masalah seperti susahnya penerbitan faktur pajak. Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak mengaktifkan kembali sistem administrasi lama sembari memperbaiki Coretax.
Sedangkan, kinerja Askolani sempat disoroti Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sarasehan Ekonomi pada awal April lalu, Prabowo menilai Bea Cukai kerap menjadi sebagai salah satu institusi yang menghambat kemudahan kegiatan usaha.
Prabowo pun mengaku pemerintahannya ingin menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai mengancam industri dan pekerjaan masyarakat. Kepala Negara itu mengingatkan jika ada institusi negara yang melindungi penyelundupan maka akan ditindak sekeras-kerasnya.
Dia mengaku akan memberikan perhatian khusus kepada Bea Cukai dalam upaya penanganan masalah penyelundupan.
"Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia," ujarnya di hadapan investor dan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dari sisi penerimaan, notabenenya kinerja Bea Cukai tidak lah buruk. Pada Januari—Maret 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun atau naik 9,6% dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp69 triliun.
Profil Djaka Budi Utama dan Bimo Wijayanto
Letjen Djaka sendiri sekarang ini menjabat sebagai sekretaris utama Badan Intelijen Negara (BIN). Sebelumnya, dia sempat menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan Asisten Intelijen Panglima TNI.
Saat ini Letjen Djaka masih merupakan anggota TNI aktif, yang berasal dari satuan Kopassus. Dia lulus dari Akademi Militer pada 1990.
Sementara itu, Bimo Wijayanto merupakan mantan anak buah Luhut Binsar Pandjaitan. Ketika Luhut menjabat sebagai menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Bimo menjadi Asisten Deputi Kemenko Marves.
Dia juga sempat menjabat Kepala Seksi Dampak Ekonomi Makro di Subdirektorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, dia juga pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP).
Sementara itu, Askolani—yang dikabarkan akan digantikan oleh Letjen Djaka—memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1992. Saat itu, dia bergabung di Badan Analisa Keuangan dan Moneter.
Pada 2001, Asko memulai karir di Badan Analisa Fiskal sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang kemudian sebagai Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin. Pada 2004, dia pindah ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara.
Pada 2008, Asko menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Kebijakan Fiskal, kemudian diangkat menjadi Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pada 2011, dia dipercaya menjadi Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran. Pada 2013, Asko dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sebelum akhirnya menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai sejak 12 Maret 2021.
Sedangkan Suryo Utomo—yang posisinya dikabarkan akan digantikan oleh Bimo Wijayanto—mengawali karier di Kementerian Keuangan pada 1993. Dia sempat menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998 dan Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada 2002.
Pada 2009, Suryo dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Pada 2015, dia dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak.
Pada 1 November 2019, Suryo resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal Pajak. Dia kembali dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak pada 12 Maret 2021.
