Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk membahas rencana pengembangan 5 Destinasi Wisata Superprioritas di kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2019).
Hadir pada pertemuan tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Selain itu turut hadir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalila dan Wamenparekraf yang baru saja dilantik Jumat (25/10/2019) kemarin, yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo.
Basuki mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Rabu (23/20/2019) lalu. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi berpesan agar menteri-menteri terkait untuk fokus pada pengembangan 5 Destinasi Wisata Superprioritas.
Adapun 5 Destinasi Wisata Superprioritas tersebut terdiri dari Danau Toba di Sumatra Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Likupang di Sulawesi Utara.
“Saya tadi mempresentasikan program-program yang sudah dikerjakan pada 2019 dan program- program apa yang akan dikerjakan pada 2020. Sedangkan Menhub mempresentasikan konektivitas untuk rencana 5 Destinasi Wisata Superprioritas. Harapannya Menteri BUMN, Kepala BKPM, dan Menparekraf bisa dengan cepat menangkap program-program apa yang ada di 5 Destinasi Wisata Superprioritas. katanya.
Lanjut Basuki, menteri atau kepala lembaga terkait, khususnya yang baru saja bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi perlu mengetahui lebih lanjut mengenai 5 Destinasi Wisata Super Prioritas untuk menyusun program di kementerian atau lembaga masing-masing, Selain itu, mereka juga perlu mengetahui kendala apa yang selama ini menghambat pengembangan 5 Destinasi Wisata Superprioritas tersebut.
Baca Juga
“Dengan demikian beliau-beliau ini bisa menyusun program, karena kalu infrastruktur di 5 Destinasi Wisata Superprioritas ini kami bangun tapi investasi tidak direncanakan, logistik juga tidak direncanakan bagaimana? Disampaikan juga bagaimana masalahnya, [terutama] investasi, bagaimana kesiapan hotel disana. Harapan Presiden Jokowi ini tidak hanya sent tapi harus delivered,” ujarnya.
Basuki berharap menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengembangan 5 Destinasi Wisata Superprioritas bisa menyusun program di kementerian atau lembaga masing-masing dengan tepat usai mendapatkan pengarahan serta pemaparan dari dirinya. Adapun terkait dengan pengembangan 5 Destinasi WIsata Superprioritas, Basuki menyebut pihaknya akan mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung.
“Banyak sekali [yang akan dipercepat], Misalnya Terusan Tano Ponggol di Danau Toba agar kapal pesiar bisa keliling Samosir dan jalan tol dari Parapat ke Tebing Tinggi,” ungkapnya.
Terkait dengan anggaran yang digunakan oleh Kementerian PUPR untuk pengembangan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, Basuki menyebut pihaknya akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp7,1 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2020).
Anggaran tersebut diketahui meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan anggaran 2019 yang hanya sebesar Rp1,7 triliun.
Sementara itu, Budi Karya Sumadi mengatakan Kemenhub telah menyiapkan program-program untuk pengembangan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas. Oleh karena itu, ingin segera mengadakan koordinasi lebih lanjut dengan menteri atau kepala lembaga yang baru saja bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi terkait hal tersebut.
“Bersama dengan Pak Basuki, kita sudah merencanakan kegiatan untuk mendukung 5 Destinasi Wisata Superprioritas secara detail.
Tentunya akan lebih baik jika kita koordinasikan dengan Kemenparekraf, Kementerian BUMN, dan BKPM agar ada suatu inisiatif baru terhadap fungsi keusahaan di beberapa titik,” katanya.
Selain itu Budi Karya menekankan kepada Kementerian BUMN dan BKPM untuk dapat menggandeng pihak swasta dalam pengembangan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas.
Pasalnya, pengembangan destinasi wisata yang termasuk dalam 10 Bali Baru itu tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh negara menggunakan APBN.
“Mengambil contoh, kita sudah buat suatu format bagus di Labuan Bajo. Nah, saya mengusulkan forma ini bisa dilakukan di berbagai tempat oleh Kementerian BUMN,” ujarnya.
