Bisnis.com, JAKARTA – Regulasi teknis dinilai masih menjadi kendala bagi industri petrokimia dalam mendukung peningkatan bahan baku lokal yang terintegrasi bagi industri farmasi dan alat kesehatan nasional, kendati diyakini sangat potensial.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengakui bahwa sumber daya petrokimia di dalam negeri sangat potensial untuk diolah untuk berbagai sektor turunan, termasuk farmasi dan alat kesehatan. Apalagi, jelasnya, investasi di sektor petrokimia yang menyediakan bahan baku bagu sektor farmasi dinilai tidak terlalu besar, meski membutuhkan teknologi tinggi.
Namun, dia mengakui bahwa iklim usaha di Indonesia belum bisa mendukung realisasi potensi tersebut lantaran berbagai regulasi yang tumpang tindih atau kebijakan yang tidak sinkron antarkementerian/lembaga.
“Regulasi mempersulit. Ada tes atau medical standard yang harus dipenuhi, tetapi kadang di antara pemangku kepentingan belum satu suara,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (20/10/2019).
Fajar menjelaskan bahwa Indonesia dahulu memiliki cukup banyak pabrik bahan baku farmasi, termasuk untuk memroduksi amoxillin, penicillin dan paracetamol. Sayangnya, jelas dia, produsen itu berguguran lantaran tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru sehingga tidak lagi efisien.
Alhasil, impor bahan baku produk farmasi pun menjadi pilihan tunggal. Setali tiga uang, kata Fajar, potensi pengembangan bahan baku alat kesehatan di dalam negeri juga kian terbuka lantaran perkembangan teknologi dan pemanfaatan biji plastik.
Baca Juga
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa memberikan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri petrokimia dan mengurangi secara signifikan impor bahan baku farmasi dan alat kesehatan.
“Kalau bisa diberi kesempatan dengan iklim yang bagus, Indonesia bisa berlari. Apalagi, itu sektor yang added value tinggi,” ujarnya.
Fajar menjelaskan para pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi agar segala perencanaan investasi bisa terealisasi. Pasalnya, penerapan teknologi di sektor farmasi dan alat kesehatan relatif cepat berkembang dan membutuhkan investasi relatif besar.
Bila telat mengadaptasinya lantaran regulasi yang menghambat, jelas dia, maka pelaku usaha akan kehilangan momentum dan menderita kerugian.
“Harus dirintis dari sekarang. Dan saat ini memang banyak sekali ketidakpastian, sehingga kalau investasi tidak sesuai planning atau waktu sudah lewat maka potensi bisnis akan out of date,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Ferron Par Pharmaceuticals Krestijanto Pandji mengakui bahwa penyediaan bahan baku secara terintegrasi masih menjadi tantangan bagi pelaku industri farmasi di tengah dominannya impor untuk kebutuhan produksi obat.
Dia mengatakan bahan baku industri farmasi diproses melalui rantai pasok atau suplly chain yang berjenjang. Bahan baku itu, jelasnya, diproses dari produk kimia secara bertahap sehingga pada akhirnya bisa diolah menjadi obat oleh produsen farmasi.
Rantai pasok yang terintegrasi itu, sebut dia, belum dimiliki oleh industri farmasi dalam negeri. “Memang tantangannya bagaimana kita bisa membuat industri bahan baku itu secara terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, rantai pasok itu harus dikembangkan secara terintegrasi. Bila dikembangkan secara sebagian, jelas dia, skala ekonomi untuk produksi bahan baku tidak akan tercapai.
Alhasil, produk yang dihasilkan bakal memiliki harga yang mahal. Dengan begitu, impor bahan baku produk farmasi menjadi pilihan atas kondisi tersebut.
“Tidak mungkin semua dibuat di Indonesia, karena economic scale, kalau tidak nanti terlalu mahal,” jelas dia.
SUMBER IMPOR
Krestijanto mengatakan saat ini industri farmasi nasional masih memanfaatkan bahan baku impor hingga lebih dari 80 persen untuk produksi obat. Umumnya, bahan baku itu didatangkan dari India, China, Amerika dan Eropa.
Tidak hanya perusahaan farmasi Indonesia, impor bahan baku itu juga dilakukan oleh berbagai pelaku usaha global. India dan China menjadi negara sumber bahan baku farmasi utama lantaran memiliki rantai pasok industri kimia yang lengkap.
Oleh karena itu, dia menilai ke depan dibutuhkan pengembangan industri kimia agar rantai pasok bahan baku farmasi lebih lengkap.
“China itu dari bahan baku awal, dibuat satu demi satu, hingga akhir, secara terintegrasi. Gampang? Tidak. Investasinya mesti industri petrokimia,” jelasnya.
Krestijanto menjelaskan sejauh ini Ferron masih mengimpor 70 persen bahan baku, khususnya untuk obat kimia. Pihaknya pun sudah mulai mengembangkan bahan baku sendiri atau mnyubtitusi bahan baku impor.
Contohnya, jelas dia, dalam proses produksi Omeprazole Injeksi. "Jadi, kami impor bahan baku mentahnya, diproses dan dijadikan bahan baku injeksi untuk pasar Indonesia dan itu digunakan untuk program JKN [Jaminan Kesehatan Nasional]. Produknya bagus dan mengurangi impor"
Di sisi lain, Ferron juga terus mengembangkan produk herbal. Dengan begitu, jelas Krestijanto, pihaknya berharap impor bahan baku itu kian mengecil. Tidak hanya untuk obat dengan resep, pihaknya pun telah memasarkan produk dengan sistem jual bebas atau over the counter (OTC) dari herbal, khususnya untuk penyakit demam, batuk dan sakit kepala.
Ke depan, Krestijanto mengatakan Ferron, dan seluruh perusahaan di bawah Dexa Group, akan terus mengembangkan bahan baku lokal untuk produksi obat.
“Kita mulai dari ujungnya [hilir], mundur satu per satu. Ketimbang dari awal [hulu], sangat berat karena ekspertis belum ada,” jelas dia.
Sementara itu, Direktur Utama PT Oneject Indonesia Jahja Tear Tjahjana mengatakan pihaknya saat ini masih dihadapkan pada tantangan pemenuhan bahan baku dalam negeri. Untuk memroduksi alat suntik, kata dia, pihaknya memerlukan pasokan bahan baku biji plastik dengan spesifikasi khusus.
Selama ini, jelasnya, pihaknya mendapatkan pasokan biji plastik dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
“Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan TKDN [tingkat kandungan dalam negeri] dan itu dipengaruhi oleh supplier, pemasok bahan baku, selama ini dari Chandra Asri. Kalau tidak bisa didukung, kami impor dari Korea Selatan,” ujarnya baru-baru ini.
