Bisnis.com, JAKARTA – Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Center For Investment menggelar dua penandatanganan kerja sama awal yakni PT Jasa Marga dengan PT China Communications Construction lndonesia (CCCI), serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Sarana dengan PT ICDX Logistik Berikat (ILB), senilai total Rp29 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan pembangunan infrastruktur Rp6.174 triliun atau setara US$441 miliar.
Dia menyatakan, dari total pembiayaan infrastruktur kurang dari 40% yang mampu ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya sebesar 60% ditopang sumber non-APBN atau nonanggaran pemerintah. Oleh sebab itu, Bappenas melalui unit PINA menghasilkan pembiayaan kreatif berbasis nonanggaran pemerintah.
Bambang menjelaskan bahwa struktur pendanaan yang difasilitasi PINA Center for Private Investment, kali ini adalah direct equity financing yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan PT CCCI senilai Rp23,3 triliun. Adapun kerja sama ini bertujuan untuk membiayai proyek pembangunan tol Trans Jawa seksi terakhir yaitu ruas Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 kilometer.
Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT Jasa Sarana menandantangani perjanjian pendahuluan dengan PT ILB, dengan struktur pendanaannya menggunakan customized supply chain financing dengan nilai total Rp5 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Rp 1 triliun untuk PT Jasa Sarana, badan usaha milik daerah dari Provinsi Jawa Barat.
”Struktur customized supply chain financing ini adalah inovasi skema keuangan terbaru dari PINA yang diharapkan dapat menambah ruang modal kerja bagi BUMN dan BUMD, juga fleksibilitas dalam leverage dan cashflow karena fleksibilitas dalam tenor dan bentuk pelunasan,” kata Bambang di Kantor Bappenas, Senin (14/10/2019).
Bambang memerinci, dalam kerja sama Jasa Marga dan CCCI telah dibentuk anak usaha bernama PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi, di mana melalui equity financing atau pembiayaan berbasis kepemilikan saham, Jasa Marga masih mayoritas yakni 94%, dan CCCI sebesar 6%.
Melalui skema equity financing, Bambang memastikan investasi atau saham yang masuk berbeda dengan debt financing. Adapun skema equity financing berbentuk penyertaan saham.
“Sehingga tidak membebani perusahaan Indonesia, karena perusahaan Indonesia dapat partner. Tentunya nanti mereka akan berbagai dalam konteks dividennya ketika aktivitas itu mendatangkan keuntungan,” pungkas Bambang.
Adapun untuk penandatanganan kedua, yakni pembiayaan untuk rantai pasok bidang konstruksi antara ICDX dan BUMN Wijaya Karya dan BUMD Jasa Sarana akan berbentuk kerjasama pengadaan material yang disimpan dalam pusat logistik berikat (PLB) milik ICDX.
“Jadi bagi Wijaya Karya dan Jasa Sarana, dan adapun kebutuhan materil yang besar. Baik Jasa Sarana dan Wijaya Karya tidak terbebani dari sisi keuangan karena ada investasi yang dilakukan oleh PT ICDX,” terang Bambang.
Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Adrian Priohutomo menyatakan Jasa Marga pada 2020 menargetkan pembangunan ruas tol bisa mencapai 1.400 kilometer. Adapun ruas tol Probolinggo-Banyuwangi sebagai bagian akhir Trans Jawa memiliki panjang 172 kilometer dengan investasi Rp23 triliun.
“Langkah inisiatif kami dalam skema investasi bekerja sama dengan PINA, CCCI. Dengan PINA semoga pembiayaan proyek sehingga proyek bisa berjalan sesuai yang kami targetkan,” ujar Adrian.
Sementara itu, Direktur Utama PT ICDX Logistik Berikat (ILB) Petrus Tjandra menyatakan dengan mekanisme pembiayaan baru untuk memangkas rantai pasokan dari PINA, dia meyakini biaya logistik Indonesia yang masih tercatat 24% dari PDB bisa terpangkas. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyiapkan tenor pemanfaatan PLB dalam 2-13 tahun mendatang guna membeli maupun menyimpan bahan baku konstruksi antara lain; semen, pasir, dan bebatuan.
“Saat ini kita membeli bahannya, jadi nanti dibayarkan kepada kita setelah proyek selesai,” ujar Petrus.
Adapun sumber bahan baku bisa dibeli oleh perusahaan, atau dibeli dari pihak operator PLB. Menurut Petrus melalui mekanisme pembiayaan baru ini, maka ketersediaan bahan baku bisa terjamin dan waktu lebih efisien. Selain itu perusahaan konstruksi tak perlu menunggu waktu lama pencairan likuiditas untuk membeli bahan baku karena sudah tersedia di PLB milik ICDX.
