Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki kuartal IV/2019, penarikan utang oleh pemerintah melalui Surat Berharga Negara (SBN) sudah mencapai 90 persen dari target.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 9 Oktober 2019, penarikan utang melalui SBN secara bruto sudah mencapai Rp759,22 triliun atau 90,19 persen dari target sebesar Rp841,78 triliun.
Secara neto, penarikan utang melalui SBN sudah mencapai Rp354,63 triliun atau 92,88 persen dari target yang mencapai Rp381,83 triliun.
Apabila dibandingkan dengan data tahun lalu, realisasi penarikan utang melalui SBN pada kuartal IV/2019 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Merujuk pada data DJPPR per 3 Oktober 2018, kala itu realisasi penarikan SBN secara bruto baru sebesar Rp641,96 triliun atau 80,35 persen dari target yang mencapai Rp798,97 triliun.
Secara neto, penarikan utang melalui SBN kala itu baru mencapai Rp311,64 triliun atau 81,33 persen dari target yang mencapai Rp383,18 triliun.
Baca Juga
Untuk tahun ini, pembiayaan utang diproyeksikan bakal mencapai Rp373,88 triliun atau 104,1 persen dari target awal yang mencapai Rp259,25 triliun.
Hal ini timbul karena defisit anggaran juga diproyeksikan melebar dari Rp296 triliun (1,84 persen dari PDB) pada APBN 2019 menjadi Rp310,81 triliun (1,93 persen dari PDB).
Dari sisi pinjaman, pinjaman dalam bentuk tunai diproyeksikan meningkat drastis dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam APBN.
Pinjaman luar negeri dalam bentuk tunai diproyeksikan meningkat dari target sebesar Rp30 triliun menjadi Rp44,16 triliun atau 147,2 persen dari target.
Merujuk pada laporan semester I APBN 2019, disebutkan bahwa pemerintah telah menjajaki potensi penarikan pinjaman tunai sebesar US$1 miliar hingga US$2 miliar yang rencananya akan ditarik pada kuartal IV/2019. Pinjaman tersebut berfungsi sebagai buffer untuk pembiayaan.
"Pemanfaatan pinjaman tersebut dapat dilakukan pada saat kondisi pasar tidak menguntungkan sehingga pelaksanaan lelang tidak dapat memenuhi target pembiayaan utang atau penerbitan SBN memiliki biaya yang relatif tinggi," ujar pemerintah dalam laporan yang dikutip Bisnis, Minggu (13/10/2019).
Apabila tidak dapat dioptimaljan pada 2019, pemerintah berencana untuk menggunakan pinjaman tersebut sebagai pembiayaan pada 2020.
Merujuk pada laporan realisasi APBN per Agustus 2019, penarikan pinjaman luar negeri sudah mencapai Rp42,89 triliun. Meski demikian, perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan gabungan antara pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan.
Namun, data laporan semester I APBN 2019 menunjukkan bahwa penarikan pinjaman luar negeri dalam bentuk tunai mencapai RP22,17 triliun dan diproyeksikan ada penarikan pinjaman tunai sebesar Rp21,99 triliun pada semester II/2019.
