Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan sejumlah proyek pembangunan berbasis pembiayaan blue bonds untuk mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) sektor kemaritiman akan diselesaikan rancangannya tahun ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, tahun ini pihaknya akan menginventarisasi semua proyek pembangunan 5 tahun ke depan dari setiap sektor. Dia menilai perlu ada pengelompokan yang spesifik untuk jenis proyek pembangunan yang bisa menggunakan skema pembiayaan blue bonds.
“Perlu jelas target [proyek] bagi si pembeli bonds bahwa pemerintah serius untuk mengembangkan kelautan,” kata Bambang di Fairmont Hotel, Selasa (8/10/2019).
Dia menambahkan, untuk menggunakan skema blue bonds, pemerintah tidak perlu mengeluarkan aturan baru. Begitupula mekanisme lembaga pengelola, tidak diperlukan lembaga baru khusus yang membawahi. Menurut dia, pengelolaan blue bonds ini bisa diintegrasikan di pemerintahan sesuai sektor terkait dan kerja sama lintas instansi.
Bambang menyatakan, melalui mekanisme blue bonds, target utama Indonesia dari 17 rangkaian tujuan SDGs bisa tercapai. Adapun sampai 2030, Bambang menyebut tantangan terbesar Indonesia dari 17 target itu adalah menurunkan kesenjangan dan mengurangi angka kemiskinan seturut target ‘no one left behind’. Oleh sebab itu melalui blue bonds, selain mendorong ekonomi, pemerintah juga bisa menjalankan visi ekologis yakni menurunkan potensi erosi dan abrasi di pesisir pantai.
Ramesh Subramaniam, Director General of Southeast Asia Department dari Asian Development Bank (ADB), menyatakan salah satu fokus utama Indonesia memang menurunkan kesenjangan dan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari 2015 sampai ke 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada 2015 angka kemiskinan tercatat 28,5 juta jiwa. Pada 2016, angka kemiskinan menurun jadi 27,76 juta jiwa.
Pada 2017, angka kemiskinan juga menurun menjadi 26,58 juta jiwa. Pada 2018 akhir, kembali turun menjadi 25,67 juta jiwa, dan 2019 sampai semester I tercatat penduduk miskin mencapai 25,14 juta jiwa. BPS juga mencatat, sampai Maret 2018, angka kemiskinan di kota tercatat 7,02% sedangkan di desa masih mendominasi yakni 13,20%.
Ramesh menyatakan, ekonomi kemaritiman di Indonesia sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, 78% dari total area Indonesia adalah laut. Sayangnya, Indonesia masih harus berhadapan dengan masalah pencemaran laut dan penangkapan ikan illegal.
Maka, untuk mendorong Indonesia dan negara Asia Tenggara lain, ADB telah mengantongi sekitar US$5 miliar pada 2024 untuk mendorong infrastruktur ekonomi kemaritiman berkelanjutan. Tujuannya untuk melestarikan ekosistem, mengurangi pencemaran, dan rehabilitas kerusakan alam laut.
“Roadmap SDG Indonesia secara umum dari pemerintah menghadapi kesenjangan pembiayaan sekitar US$96 miliar untuk 2020-2024. Namun secara signifikan total biaya bertumbuh lebih dari US$360 miliar sampai 2030,” kata Ramesh.
Oleh sebab itu, ketidakcukupan pembiayaan dari anggaran Indonesia menandakan pentingnya kontribusi swasta. Salah satunya melalui mekanisme blue bonds.
