Bisnis.com, JAKARTA -- Masyarakat Transportasi Indonesia setuju dengan rencana pemerintah mengimplementasikan konsep bus rapid transit (BRT) dengan model O-bahn di trayek Yogyakarta International Airport--Candi Borobudur, Magelang asalkan tidak menggunakan jaringan transportasi yang sudah ada.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menuturkan setuju dengan rencana pemerintah tersebut asalkan menggunakan jaringan transportasi baru.
"Saya setuju sekali asalkan pada jaringan transportasi yang baru," katanya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (7/10/2019).
BRT dengan model O-bahn adalah angkutan massal berbasis bus yang dipadukan dengan dengan kereta api ringan atau light rapid transit (LRT). BRT O-bahn dapat melalui jalan raya seperti bus, serta di daerah tertentu menggunakan rel yang dapat mempercepat perjalanan.
BRT O-bahn dianggap bisa merevolusi transportasi umum yang membuat perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain lebih mudah dan lebih banyak penumpang yang bisa diangkut dengan menekankan konsep smart city.
Dalam kajian Kementerian Perhubungan, BRT O-bahn membutuhkan biayanya 20 persen lebih mahal dibandingkan membangun BRT. Namun, BRT O-bahn berbiaya lebih murah 30 persen dibandingkan dengan membangun LRT. Kelebihan teknologi ini adalah bus dapat berjalan di dua konstruksi, baik tanah maupun rel.
Baca Juga
Lebih lanjut, Agus menilai rencana menerapkan BRT O-bahn ini dilakukan pada jalur outer ring road Yogyakarta. Rutenya akan menghubungkan Candi Borobudur dengan Yogyakarta International Airport (YIA).
Ketua Bidang Advokasi MTI Djoko Setijowarno mengingatkan pemerintah untuk melakukan pendekatan sosial sebelum membangun BRT O-bahn. Alasannya, di jalur yang rencananya akan dibangun BRT O-bahn sudah ada operator bus yang melayani penumpang dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Masukan saya karena Jawa Tengah di jalur yang sama sudah melakukan layanan angkutan umum, sebaiknya tidak ada oparator baru, jadi pakai operator lama ada dimanfaatkan, sinergi dengan pemerintah daerah," katanya.
Pendekatan sosial ini penting mengingat jalur tersebut sudah dilayani oleh angkutan massal BRT dari Jawa Tengah.
Adapun feasibility study (FS) di wilayah tersebut terangnya sudah dibentuk oleh Pemprov, sehingga pemerintah pusat dapat berperan untuk meningkatkan mutu layanan angkutan yang sudah ada di jalur tersebut. "Intinya pemerintah pusat selalu harus koordinasi dengan Pemprov, khawatirnya terjadi masalah, tiba-tiba ada operator baru," katanya.
