Bisnis.com, JAKARTA – Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan oleh industri dalam negeri dinilai turut membantu penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.
Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan produksi alat kesehatan (alkes) di dalam negeri akan menekan harga produk. Dengan begitu, pemanfaatan layanan JKN bisa ditopang dengan peralatan yang lebih murah.
Hal itu dinilai bakal berdampak positif bagi biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam implementasi JKN.
"Kita ketahui JKN mengalami defisit. Ini menguntungkan kalau kita lebih mandiri, biaya kesehatan akan jauh lebih murah, ketimbang kita melakukan semuanya dengan impor," ujarnya, Senin (7/10/2019).
Nila berharap ke depan industri alat kesehatan lokal didukung dengan insentif fiskal. Selama ini, jelasnya, alat kesehatan masih dibebani oleh pajak yang cukup signifikan.
Padahal, bila mampu diturunkan, maka industri alat kesehatan dalam negeri bisa lebih berkembang.
"Kita masih masalah dalam hal pajak. Ini masih diambil untuk layanan kesehatan. Kami harapkan lebih diturunkan," ujarnya.
Menkes mengatakan bahwa hingga saat ini terjadi peningkatan pemanfaatan produk lokal dalam pemenuhan kebutuhan alkes dalam negeri.
Nila mengatakan bahwa saat ini penggunaan alkes di rumah sakit tipe atau kelas D sudah mencapai 70%, sedangkan untuk kelas C mencapai 61%. Pemanfaatan alkes yang diproduksi industri lokal itu pun mencapai 54% untuk rumah sakit tipe B dan 50% untuk tipe A.
Menkes menjelaskan rasio pemanfaatan alkes lokal itu semakin kecil seiring kenaikan tipe kelas lantaran adanya kebutuhan alat berteknologi tinggi, seperti CT Scan dan MRI yang umumnya masih diimpor. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa alkes dasar, seperti jarum suntik, masker, linen untuk baju operasi sudah dipenuhi oleh produsen lokal.
"Jadi, pemakaian alat yang dalam jumlah besar itu umumnya sudah buatan lokal," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
