Skema LCS Ringankan Beban Pemerintah dalam Pengelolaan Aset Negara

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan rencana LCS berpotensi meringankan beban pemerintah dalam perawatan aset milik negara. Hal ini karena biaya-biaya terkait aset yang nantinya dikonsesikan kepada pihak swasta akan ditanggung swasta.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  11:41 WIB
Skema LCS Ringankan Beban Pemerintah dalam Pengelolaan Aset Negara
Pemudik melintas di jalur Tol Trans Jawa, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (2/6/2019). - ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pembiayaan infrastruktur Limited Concession Scheme (LCS) dinilai dapat membawa dampak positif dalam pemeliharaan aset negara.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan rencana LCS berpotensi meringankan beban pemerintah dalam perawatan aset milik negara. Hal ini karena biaya-biaya terkait aset yang nantinya dikonsesikan kepada pihak swasta akan ditanggung swasta.

Yusuf melanjutkan, skema LCS akan menambah alternatif pemerintah untuk menggandeng pihak swasta. Dengan pemberian insentif yang tepat, kedua pihak dapat menikmati keuntungan.

"Jadi antara pemerintah dan swasta terjadi pembagian beban [burden sharing] dan pembagian keuntungan [profit sharing]," katanya saat dihubungi pada Minggu (6/10/2019).

Selain itu, ia juga mengapresiasi poin dalam kebijakan LCS yang mengharuskan pihak swasta melakukan pembayaran di muka (upfront payment). Dana tersebut dapat digunakan pemerintah untuk beragam hal seperti pemeliharaan aset negara lain yang tidak ditawarkan pada skema LCS atau sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur lain.

Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk memperbanyak jenis pembiayaan pembangunan infrastruktur sejak awal. Pasalnya, tantangan yang dihadapi dalam tahap pembangunan lebih banyak dibandingkan dengan infrastruktur eksisting.

"Risiko seperti tenaga kerja atau pembebasan lahan tidak akan dihadapi oleh infrastruktur yang sudah ada. Perlu ada lebih banyak alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sejak awal," kata Yusuf.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pembiayaan infrastruktur

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top