Bisnis.com, BALIKPAPAN— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sejumlah perusahaan lokal berniat untuk melakuakn invetsasi skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan ibu kota negara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan perusahaan lokal teresbut menyampaikan minatnya melalui letter of intent untuk membangun fasilitas dan infrastruktur energi.
“Seperti gas sudah bisa PGN katanya mau masuk, Medco juga mau. Nanti masih banyak juga untuk air bersih,”ungkapnya Rabu (2/10/2019).
Basoeki pun menegaskan saat ini belum berencana melibatkan investor asing untuk pembangunan infrastruktur pada tahap pertama. Dirinya telah merancang untuk pembangunan infrstruktur pada fase pertama yakni jalan, drainase serta bendungan untuk prasarana dasar.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU). Adapun dari kebutuhan biaya total senilai Rp486 triliun. Skema KPBU ditargetkan bisa mendanai senilai Rp265,2 triliun (54,6 persen), dari APBN Rp93,5 triliun (19,2 persen) dan sisanya swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dari masing-masing sumber biaya tersebut akan digunakan untuk pendanaan yang berbeda-beda.
Menurutnya menjadi wajar kalau nilai KPBU itu besar karena melalui KPBU itu swasta bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada di situ.Beberapa contoh proyek yang bisa dilakukan melalui KPBU kata Bambang antara lain jaringan gas, air bersih, dan pengelolaan air limbah.
Di sisi lain, Bambang memastikan tata ruang dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan satu paket. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus mendapat perhatian khusus.
Bappenas bersama Kementerian terkait telah melakukan kajian dampak ekonomi. Dia mengharapkan IKN bisa membuat perubahan ekonomi Kalimantan Timur terdiversifikasi.
Pemerintah, kata dia, telah melakukan simulasi dampak IKN terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Hasilnya, hal tersebut bisa naik antara 8 persen sampai 9 persen selama masa konstruksi dan masa operasi.
"Bagaimana pun ada sektor jasa di IKN, namanya jasa pemerintahan yang jumlahnya tidak kecil," lanjutnya.
Selain itu, angkatan kerja bisa memanfaatkan kesempatan dalam pembangunan kawasan IKN yang pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Ada kontaktor, ada sub kontraktor. Harapan kami, pengusaha di Kalimantan Timur ikut berkontribusi dan angkatan kerja yang terampil juga harus mempersiapkan diri," sebutnya.
Direncanakan pekerjaan konstruksi dimulai semester kedua pada 2020 mendatang.
Kawasan Hutan
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN tengah mempertimbangkan untuk melepaskan hak kawasan hutan untuk digunakan sebagai IKN.
Mentri Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan peran utama Kementerian ATR/BPN dalam pemindahan ibu kota baru ini terkait dengan penataan tanah.
Sofyan menjelaskan terdapat 180.000 hektare yang disiapkan untuk ibu kota baru dengan status tanahnya mayoritas kawasan hutan.
"Nantinya akan kita lepaskan dan akan kita tentukan kegunaannya apabila kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru nanti tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut.
"Tadi sudah saya katakan dalam penataan pertanahan tidak ada gusur-menggusur. Akan kita tata tanah masyarakat yang sudah ada di sini lebih dahulu," imbuhnya.
Lebih jauh Sofyan menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
"Kolaborasi ini akan menjamin strategi penataan ruang yang dapat kita implementasikan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya,"katanya.
