Aptrindo Tunggu SE Pencabutan Pengurangan Kuota Solar

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) tetap menantikan surat edaran (SE) baru yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas seusai ultimatum disampaikannya pada Senin (23/9/2019) lalu.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 01 Oktober 2019  |  18:15 WIB
Aptrindo Tunggu SE Pencabutan Pengurangan Kuota Solar
Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatmaja Lookman

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) tetap menantikan surat edaran (SE) baru yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas seusai ultimatum disampaikannya pada Senin (23/9/2019) lalu.

Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Aptrindo, mengaku sudah mendengar kabarnya dicabutnya SE lama bernomor 3865.E/Ka BPH/2019. Namun, dia masih menanti menunggu SE revisinya.

"Kami masih menunggu SE barunya, tapi hari ini kami operasi seperti biasa," Selasa (1/10/2019).

Dia mengatakan Aptrindo memegang janji yang sudah disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim, sesuai arahan Ridwan Djamaludin Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim.

Pemerintah katanya tengah mencoba mencari terobosan terbaik dalam waktu singkat menyiasati perkara kuota BBM bersubsidi tersebut.

"Masalahnya kuota dikurangi dari 15,6 juta pada 2018, menjadi 14,5 juta pada 2019, jadi perlu pembatasan. Padahal pertumbuhan ekonomi masih 5%," tuturnya.

Menurutnya, Pemerintah tengah berkoordinasi lintas Kementerian mengenai pembatasan kuota ini, yakni dari Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah koordinasi Kemenko Maritim.

Lebih lanjut, Aptrindo tengah membahas langkah selanjutnya dari pembatasan kuota BBM jenis solar tersebut pada Selasa (1/10/2019) ini.

Sebelumnya, BPH Migas akhirnya mencabut surat edaran tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu 2019.

Usulan pencabutan Surat Edaran No. 3865/Ka BPH/2019 datang dari keputusan hasil rapat pimpinan Kementerian ESDM pada 27 September 2019. Dalam kesimpulan rapat tersebut disebutkan, untuk menjaga stabilitas di masyarakat, rapim meminta BPH Migas mencabut surat edaran tersebut.

Kesimpulan ini merujuk ketidakmampuan PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan solar nonsubsidi di setiap lembaga penyalur (SPBU) sebagai substitusi atas jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar.

Dijelaskan pula bahwa Pertamina melalui surat Direktur Utama Pertamina ke Menteri ESDM, menginformasikan adanya over kuota solar subsidi pada November 2019.

“Sehubungan dengan angka 1 [satu] sampai dengan 7 [tujuh] di atas, dengan ini BPH Migas mencabut sementara Surat Edaran Nomor 3865 E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019,” tulis Surat Edaran No. 4487. E/Ka BPH/2019, yang diterima Bisnis.com, Senin (30/9/2019).

Kuota solar bersubsidi tahun ini secara nasional sebanyak 14,5 juta kiloliter (KL) atau lebih kecil dibandingkan dengan 2018 sebanyak 15,62 juta KL dengan realisasi sebanyak 15,58 juta KL.

Sementara itu, realisasi penyaluran solar bersubsidi per 25 September 2019 sebanyak 11,67 juta KL atau 80,46% dari kuota. Normalnya, realisasi per 25 September 2019 seharusnya sekitar 73,42% dari kuota.

Dalam SE yang ditetapkan pada 30 September tersebut, apabila tidak dilakukan pengendalian distribusi solar subsidi, maka berpotensi over kuota dengan prognosis sampai dengan Desember 2019 akan terealisasi sebanyak 16,07 juta KL atau kelebihan 1,57 juta KL dari kuota 2019.

Dengan dicabutkan SE No.3865/2019, Pertamina wajib menyalurkan solar bersubsidi 2019 dengan prinsip kehati-hatian, akurat, tepat sasaran, tepat volume dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kuota JBT jenis minyak solar 2019.

Sebelumnya, BPH Migas menerbitkan Surat Edaran No. 3865/2019 untuk mengendalikan kuota jenis solar subsidi 2019 atas antisipasi over kuota jenis solar subsidi 2019.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kuota solar, Aptrindo

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top