Jadi Solusi Kelistrikan, Pemasangan Modul Surya Perlu Disokong Subsidi

Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi) menyarankan agar subsidi bagi pelanggan listrik kategori MBR digunakan untuk subsidi pemasangan modul surya ketimbang untuk pembangkit listrik tenaga fosil.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 30 September 2019  |  10:52 WIB
Jadi Solusi Kelistrikan, Pemasangan Modul Surya Perlu Disokong Subsidi
ilustrasi. - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi) menyarankan agar subsidi bagi pelanggan listrik kategori MBR digunakan untuk subsidi pemasangan modul surya ketimbang untuk pembangkit listrik tenaga fosil.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencatat pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 36,82 juta yang terdiri dari 23,9 juta pelanggan tegangan 450 VA, 7,16 juta pelanggan tegangan 900 VA, dan 5,76 juta dari 23 golongan yang mendapatkan bantuan pemerintah.

Adapun, anggaran subsidi untuk pelanggan MBR tahun depan turun 11,91% dari Rp62,2 triliun menjadi Rp54,79 triliun. Jika diperinci, pelanggan 450 VA mendapatkan subsidi Rp32,04 triliun atau rata-rata rumah mendapatkan subsidi sekitar Rp1,4 juta. Adapun, pelanggan 900 VA mendapatkan Rp9,07 triliun.

Asosiasi menilai pengalihan subsidi tersebut akan membuat skema subsidi berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama.

“Pemerintah memberikan insentif [pembelian] panel surya yang sangat murah, seperti di Australia, lalu listrik yang dihasilkan masyarakat diekspor kembali ke PLN sebagai ekspor kelebihan energi. Energi itu dihitung sebagai pengurangan pembayaran. Kan sama saja,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Skema tersebut diyakini memiliki jangka break even point (BEP) sekitar 10,7 tahun dengan asumsi skema tersebut hanya diberlakukan pada 23,9 juta pelanggan 450 VA dan nilai subsidi tidak berubah. Adapun, daya yang harus diekspor per rumah hanya 2,6 kWh per hari agar pelanggan MBR tetap mendapatkan subsidi yang sama jika harga jual per kWh Rp1.467.

Dengan kata lain, PLN akan mendapatkan tambahan daya 62,1 Gigawatt setelah 10,7 tahun. Adapun, dana yang harus dikucurkan agar skema tersebut berjalan adalah sekitar Rp345 triliun agar 23,9 juta pelanggan MBR memiliki panel surya berkapasitas 1kWp.

Skema usulan Apamsi tersebut lebih tinggi dari target kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2019—2025 yakni 928,99 Megawatt. Adapun, industri modul surya lokal dapat memenuhi target tersebut kurang dari 2 tahun mengingat kapasitas produksi industri modul surya telah mencapai 470 Megawatt.

Nick menilai RUPTL PLTS PLN tidak dapat menggenjot utilitas pabrikan modul surya. Menurutnya, harus ada gerakan masif pemasangan PLTS atap oleh konsumen PLN agar industri panel surya nasional menemukan titik terang. Hingga kini utilitas pabrikan panel surya nasional tidak berubah dari level 3%-4% sejak 2017.

Nick mengatakan utilitas pabrikan modul surya dapat optimal jika gerakan nasional sejuta surya atap berjalan sukses dalam 5 tahun mendatang dengan anggapan per atap memasang modul surya berkapasitas 5 kWp.

“Maka akan terpasang PLTS baru oleh masyarakat sebesar 5.000 Megawatt atau 1.000 Megawatt per tahun. Ini baru akan menggerakkan kapasitas industri [fotovoltaik] dalam negeri,” katanya.

Nick memproyeksikan utilitas pabrikan modul surya dapat menyentuh level 100% jika gerakan tersebut mencapai target. Selain itu, lanjutnya, akan ada perluasan proses produksi dalam industri fotovoltaik nasional.

Urutan hulu—hilir industri fotovoltaik terbagi menjadi lima yakni penambangan pasir silikon, pengolahan ingot silikon, pengolahan wafer surya, pengolahan sel surya, dan perakitan modul surya. Adapun proses produksi yang ada di dalam negeri hanya perakitan modul surya. Alhasil, tingkat komponen dalam negeri pun dapat meningkat dari posisi saat ini yakni 40%-43,5%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
PLN, panel surya

Editor : Galih Kurniawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top