Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku besaran insentif yang akan diberikan kepada penerima kartu pra kerja masih belum diputuskan.
“Konsep implementasinya kan masih akan dituntaskan. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya ini segera selesai, termasuk angkanya. Besaran untuk pelatihannya, cost structure untuk pelatihannya berapa, kemudian insentifnya berapa masih nunggu waktu,” katanya di Kantor Presiden, Rabu (25/9/2019).
Soal sektor yang dituju, Hanif pun mengungkapkan belum ada keputusan final terkait hal tersebut. Tetapi, secara nasional, dia menjelaskan pemerintah sudah menetapkan enam sektor prioritas sehingga kemungkinan sektor yang dituju tidak akan jauh dari enam sektor prioritas itu.
Adapun, kartu pra kerja ini membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing.
Tak hanya itu, Hanif menjelaskan pemerintah akan memilih platform yang dipakai untuk mendaftar kartu pra kerja. Hingga saat ini, dia mengungkapkan ada tiga marketplace yang dipilih sebagai media pendaftaran kartu pra kerja yakni Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak.
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra-Kerja. Pada tahun depan, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kartu pekerja senilai Rp300.000-Rp500.000 per orang dalam tiga bulan pelatihan.
.jpg?w=300&h=221)
