Respons Audit BPK, Pemerintah Rilis PMK DAK Fisik Terbaru

Dalam konsideran dari PMK terbaru tersebut, disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan DAK Fisik diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 23 September 2019  |  14:28 WIB
Respons Audit BPK, Pemerintah Rilis PMK DAK Fisik Terbaru
ilustrasi TKDD

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah mengklaim sudah melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Kementerian Keuangan pada akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2019.

Dalam konsideran dari PMK terbaru tersebut, disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan DAK Fisik diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Untuk diketahui, sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2018 Kementerian Keuangan selaku wakil pemerintah berencana untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan PMK tentang Pengelolaan DAK Fisik sebagai pengganti atas PMK No. 50/2017 berserta perubahannya.

Namun, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa rekomendasi BPK sudah terakomodir melalui PMK 121/2018 yang notabene merupakan perubahan ketiga atas PMK No. 50/2017.

"PMK-nya sudah ada sejak tahun lalu," ujar Prima Bhakti, Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya, BPK dalam IHPS Semester I/2019 menemukan bahwa pengalokasian DAK Fisik 2018 yang mencapai Rp15,51 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BPK menyebut bahwa pengalokasian DAK Fisik Subbidang Prioritas Daerah tidak dilandaskan pada mekanisme dan formula yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Subbidang tersebut muncul karena adanya usulan langsung dari DPR dan terakomodir dalam Perpres Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2018.

Pengalokasian DAK Fisik Subbidang Prioritas Daerah tersebut menimbulkan adanya daerah mendapatkan DAK Fisik Subbdidang Prioritas Daerah berbeda dari yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

BPK menilai bahwa hal ini mengakibatkan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAK Fisik.

Penganggaran DAK Fisik juga berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas sehingga berisiko tidak dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan keadaan di daerah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dak fisik

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top