Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis perolehan pajak di sektor perikanan dan kelautan bisa mencapai lebih dari Rp2 triliun pada 2020.
Hal ini seiring dengan penertiban yang dilakukan terhadap pengajuan izin, praktik mark down ukuran kapal, invasi kapal asing dan eks asing, serta beragam bentuk pelanggaran lainnya.
“Saya yakin tahun depan itu di atas Rp2 triliun lebih, pajak saja, bukan PNBP [penerimaan negara bukan pajak],” kata Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, Selasa (17/9/2019).
Dia mencontohkan pada periode 2012-2014 di Laut Aru dan Arafuru yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI 718, banyak ditemukan kapal-kapal asing. Seiring dengan kondisi tersebut, pendapatan pajak dari sektor perikanan rendah.
Pada 2014, penerimaan pajak di sektor ini tercatat hanya sekitar Rp851 miliar. Adapun pada 2018, penerimaan pajak di sektor perikanan mencapai Rp1,638 dan pada periode Januari 2019 hingga Agustus 2019 telah mencapai Rp1,327 triliun.
Dia melanjutkan, dihalaunya kapal asing dan eks asing serta kapal-kapal lain yang melakukan tindakan melanggar hukum mendatangkan manfaat besar bagi Indonesia. Selain pendapatan pajak yang lebih tinggi, ekonomi bisa menjadi lebih kondusif dan kehidupan nelayan lebih baik.
Kendati demikian, tuturnya, hal ini tidak bisa dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Seluruh unsur terkait baik dari KKP, Bakamla, Polair, Kejaksaan, dan TNI AL harus menyisihkan ego sektoral dan bahu membahu mengamankan laut Indonesia.
