Walhi : Pembangunan Tidak Perhatikan Titik Rawan Bencana

PUPR mengatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur didahului dan didasari dengan studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan detailed engineering design.
Krizia Putri Kinanti
Krizia Putri Kinanti - Bisnis.com 17 September 2019  |  14:57 WIB
Walhi : Pembangunan Tidak Perhatikan Titik Rawan Bencana
Suasana jalan tol Bawen-Salatiga terlihat dari Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/5). PT Trans Marga Jawa Tengah memastikan jalan tol Bawen-Salatiga akan segera rampung dan siap dilalui pada arus mudik Lebaran 2017. - Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif tidak mengindahkan titik titik rawan bencana, padahal Indonesia sebagai daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana.

Kerentanan Pulau Jawa mengalami peningkatan disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi ang menghancurkan sabuk pantai selatan Jawa, kawasan penyangga sistem hidrologis di pegunungan, dan infrastruktur yang dibangun di zona bencana.

Direktur Walhi Jogja Halik Sandera mengungkapkan bahwa proyek-proyek strategis nasional selain meningkatkan kerawanan bencana di lokasi proyek, juga menstimulasi kerusakan lingkungan dan kerentanan bencana.

"Statement Presiden Joko Widodo yang mana tidak boleh ada pembangunan di kawasan rawan bencana dalam kasus Jogja seperti tidak diindahkan, seperti proyek [jalan tol] Jogja—Bawen, Jogja—Solo dan Jogja—Cilacap mendekati Gunung Merapi. Padahal, kita tahu Merapi itu gunung api aktif," ujarnya di Kantor Pusat Walhi, Selasa (17/9/2019).

Halik menuturkan kemudian pembangunan ini memberikan beban di sekitar

Direktur Walhi Jawa Barat Meiki Paendong mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakkyat (PUPR) mengklaim pembangunan infrastruktur tahan gempa, tetapi harus juga diperhatikan titik-titik kerentanannya.

"Contoh kasus bagaimana Jembatan Cisomang, jalan tol Cileunyi terkena gempa tanah bergerak lapisan fondasinya sudah berdampak, bahwasanya secara teknis memang tahan 1.000 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terkadi efek yang kita tidak diharapkan, aspek kerentanan kan tetap terjadi," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur didahului dan didasari dengan studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan detailed engineering design.

"Berbagai risiko bencana menjadi elemen yang sangat diperhatikan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan konstruksi hingga pengawasan terlebih untuk pembangunan infrastruktur dengan resiko tinggi seperti bendungan," katanya.

Adapun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sebagai bagian mitigasi bencana, infrastruktur yang dibangun juga harus tangguh terhadap bencana.

Untuk itu, pemerintah tidak hanya fokus mencari penyebab bencana, tetapi juga perlu mencari solusi lewat penelitian serta penyusunan standar-standar teknis bagi pembangunan infrastruktur, sebagai langkah mitigasi agar infrastruktur yang dibangun akan lebih aman dan tangguh bencana.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
walhi, bencana alam

Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top