Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian mengusulkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0% bagi produsen industri pengolahan kakao guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Usulan itu juga diajukan untuk produsen kayu bulat atau log dan kapas.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah kebijakan disiapkan pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan kakao di tengah peningkatan impor biji kakao. Importase itu, katanya, menjadi hal yang tidak terhindarkan lantaran menurunnya pasokan biji kakao dalam negeri.
Salah satu usulan awal adalah adanya insentif fiskal. Kemenperin telah mengusulkan hal itu kepada Kementerian Keuangan.
"PPN ditarik, tidak dihapus, sehingga tarifnya 0%. Ini diharapkan bisa menghidupkan industri," ujarnya seusai membuka kegiatan Peringatan Hari Kakao Indonesia 2019 dengan tema Bangga Cokelat Indonesia, di Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Menperin menjelaskan saat ini untuk impor biji kakao di Indonesia dikenakan bea masuk 5%, PPN 10% dan PPh 2,5%. Dengan begitu, total beban pajak untuk industri sebesar 17,5%.
Di sisi lain, produk kakao olahan asal Asia Tenggara yang masuk ke Indonesia dikenai bea masuk 0% sejak berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA).
"Hal ini menurunkan daya saing industri pengolahan kakao dalam negeri karena produk kakao olahan impor terus masuk ke Indonesia tanpa hambatan," ujarnya.
Dengan berkurangnya bahan baku di dalam negeri, Airlangga mengatakan pelaku industri lokal mengimpor biji kakao untuk memenuhi kapasitas produksinya dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan Impor.
Pada 2018, impor biji kakao mencapai 226.000 ton atau sekitar 67,5% dari kebutuhan dalam negeri. Realisasi itu merupakan volume impor terbesar selama industri kakao berdiri.
Sementara itu, pasokan bahan baku di dalam negeri hanya mencapai 32,5%.
Di samping usulan itu, Airlangga mengatakan pihaknya tengah menjajaki adanya billateral trade agreement dengan Ghana. Pihaknya berharap, kemitraan itu bisa memungkinkan bea masuk 0% untuk impor biji kakao asal Ghana.
