Kesiapan Rantai Pasok Menjadi Tantangan 5 Tahun Mendatang

Rantai pasok yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan mulus.
Rivki Maulana
Rivki Maulana - Bisnis.com 10 September 2019  |  13:30 WIB
Kesiapan Rantai Pasok Menjadi Tantangan 5 Tahun Mendatang
Ilustrasi: Pekerja beraktivitas di sebuah proyek, di Jakarta Timur, Selasa (16/7/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menilai penyelenggaraan rantai pasok tenaga kerja, material, dan peralatan konstruksi bakal menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan. Pengelolaan rantai pasok disebut harus efisien karena skala pembangunan infrastruktur akan jauh lebih besar.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dalam periode 2020—2024 akan lebih besar karena ada agenda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Dia menyebutkan bahwa biaya pembangunan infrastruktur yang digarap oleh Kementerian PUPR dalam 5 tahun ke depan tak terpaut jauh dari biaya pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun.

Syarif menuturkan bahwa pembangunan infrastuktur akan melibatkan partisipasi banyak kalangan karena negara tidak bisa menutupi seluruh pendanaan infrastruktur. APBN hanya bisa menutupi 41 persen pendanaan pembangunan infrastruktur lanjutan 2015—2019, sedangkan porsi APBN dalam pembangunan ibu kota negara baru hanya 19 persen.

"Tantangan kita ke depan ada di rantai pasok. Kita harus lihat bagaimana kesiapannya. Jadi, setiap pembangunan kita harus melihat kesiapan rantai pasok yang ada," ujarnya, Selasa (10/9/2019).

Syarif mengemukakan rantai pasok yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan mulus. Saat ini, dari sisi tenaga kerja, Indonesia masih kekurangan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Sementara itu, ketersediaan material konstruksi terbilang beragam, baik dari sisi jenis maupun wilayah.

Data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa perbandingan permintaan dan penawaran di Sumatra seimbang, sedangkan defisit terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Bali—Nusa Tenggara, dan Maluku—Papua. Defisit terjadi pada material aspal, baja, beton pracetak, dan prategang.

Ke depan, Kementerian PUPR akan menerapkan digitalisasi pada sistem informasi material dan alat berat sehingga informasi yang terkumpul bisa akurat dan komperehensif.

Hal itu penting untuk menghindari ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian penawaran.

"Sistem itu kami bangun dengan teknologi agar sistem informasi yang ada nantinya melahirkan efisiensi dan efektivitas [pada rantai pasok]," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
konstruksi, rantai pasok, material

Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top