Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menuturkan cenderung stagnannya belanja daerah per Juli 2019 disebabkan oleh pola belanja daerah.
Lisbon menerangkan bahwa belanja daerah cenderung terealisasikan pada akhir tahun yakni pada September dan Oktober.
"Jadi memang meskipun sudah ditransfer tetapi selain belanja pegawai kan belanja modal itu numpuk di Oktober karena masalah administrasi proyeknya," ujar Lisbon, Selasa (27/8/2019).
Meski belanja secara keseluruhan mengalami stagnansi, DJPK mencatat bahwa belanja modal per Juli 2019 sudah mencapai Rp83,7 triliun atau 35% dari keseluruhan belanja modal daerah.
Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 126,67% (mtm) dari nominal Rp46,7 triliun.
Seperti diketahui sebelumnya, belanja daerah per Juli 2019 cenderung stagnan dan mengalami penurunan sebesar -0,67% (yoy). Padahal, pendapatan daerah pada periode yang sama justru tumbuh 7,62% (yoy).
Selain itu, penyaluran dana perimbangan secara keseluruhan telah mencapai Rp420,6 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp401,5 triliun.
Dari keseluruhan jenis dana perimbangan, hanya DAK Fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan Juli 2018. Hal ini akibat semakin ketatnya syarat penyaluran DAK Fisik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum menerima dana tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyoroti rendahnya belanja daerah masih memiliki tantangan.
"Belanja-belanja yang sifatnya kompleks seperti belanja modal yang membutuhkan perencanaan yang baik itu terlihat masih terkendala, sedangkan belanja lain seperti belanja pegawai dan subsidi itu cepat realisasinya" ujar Sri Mulyani, Senin (26/8/2019).
