Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah kalangan menilai upaya pemerintah dalam menggaet partisipasi badan usaha baik lokal maupun asing dalam pembangunan infrastruktur belum optimal.
Sekretaris Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa kinerja pemerintah dalam proyek kerja sama (kerja sama pemerintah dengan badan usaha/KPBU) belum memuaskan karena terjadi kelambanan partisipasi, terutama di kalangan swasta.
Hal ini terjadi karena anteseden (hal ihwal yang terjadi dahulu) dari sebuah proyek belum tuntas sehingga perencanaan proyek acap kali berlarut-larut.
"Di beberapa kasus, pemerintah pusat berseberangan dalam hal fungsi dan tujuan pembangunan suatu proyek infrastruktur dengan pemerintah daerah," ujar Ade kepada Bisnis, Minggu (25/8/2019).
Krist menyebutkan bahwa kapasitas pihak yang menjadi penanggung jawab proyek atau contracting agency juga timpang sehingga turut memperlambat penyiapan proyek.
Pemerintah pun mengakui bahwa kapasitas penyiapan proyek tidak merata sehingga perlu bantuan penyiapan proyek atau facility development project (PDF). Sejauh ini sudah ada 14 proyek yang mendapat PDF dari Kementerian Keuangan.
Baca Juga
Pemerintah memang cukup ambisius dalam menarik minat badan usaha dalam pembangunan 5 tahun (2015—2019).
Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), pembiayaan infrastruktur dari badan usaha milik negara dan swasta masing-masing diproyeksi mencapai Rp1.066,2 triliun dan Rp1.751 triliun.
Berdasarkan data Bappenas, per Juni 2019, sedikitnya ada 67 proyek infrastruktur prakarsa pemerintah (solicited) yang digulirkan lewat skema KPBU. Investasi untuk 66 proyek—1 proyek masih dalam perhitungan—mencapai US$23,57 miliar atau setara Rp335,17 triliun (kurs Rp14.220).
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pendanaan dari BUMN maupun swasta pada RPJMN.
Krist menilai bahwa valuasi proyek infrastruktur harus dijaga agar tetap atraktif dan tidak kemahalan agar diminati investor.
Biaya proyek, lanjutnya, bisa menjadi mahal karena spesifikasi teknis yang berlebihan, biaya dana yang tinggi, dan faktor lain yang membuat biaya ekonomi tinggi.
"Pemerintah dituntut meningkatkan attractiveness proyek ini melalui berbagai dukungan insentif kebijakan fiskal maupun moneter yang menjadi kewenangannya," ujar Krist.
