Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan produsen listrik swasta mendesak pemerintah untuk segera merancang desain pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir nasional.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizal Calvary Marimbo mengaku banyak anggota dari asosiasi tersebut yang siap dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Meskipun demikian, diakuinya ada sejumlah hal yang menghambat pengembangan pembangkit tersebut di Indonesia, yakni mulai dari perkembangan teknologi yang mampu digunakan hingga aspek hukum.
Dia menambahkan dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, PLTN merupakan pilihan terakhir dalam pengembangan pembangkitan di Indonesia. Beleid tersebut menjadikan PLTN tidak menjadi skala prioritas dalam bauran energi nasional.
Asosiasi pun masih menunggu rencana kelistrikan yang disusun pemerintah dalam pengembangan pembangkitan.
“Anggota kami banyak yang siap jika memang dimungkinkan oleh aturan. Teknologi nuklir sudah sangat canggih. Kalimantan juga daerah yang aman dari gempa,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Indonesia Thorcon International Pte, Ltd. Bob S. Effendi mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas pengembangan PLTN di Indonesia. Menurutnya, PLTN mampu menjanjikan listrik dengan harga yang lebih murah untuk masyarakat.
Baca Juga
Bob mengatakan bahasan mengenai PLTN sudah mulai banyak dibicarakan sehingga tinggal menunggu langkah signifikan dari pemerintah. Dia bahkan menilai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga perlu mengangkat pengembangan PLTN dalam rapat terbatas.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan dukungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengatakan Kalimantan Barat perlu mengembangkan PLTN karena ada rencana pengembangan smelter aluminium di wilayah tersebut.
