Bisnis.com, JAKARTA — Pemindahan ibu kota negara yang baru ke Kalimantan Tmiur membawa konsekuensi bagi para pakar untuk mengkaji lebih dalam kesiapan pemerintah dari berbagai sudut pandang.
Pengamat tata Kota Nirwono Joga mengatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa dengan 'tugas pembangunan' yang belum selesai di Jakarta.
"Seberapa urgen kita memindahkan ibu kota negara di tengah keterbatasan dana dan masih banyak prioritas pembangunan lain yang lebih mendesak?, masih banyak yang perlu dipertimbangkan," tuturnya kepada Bisnis, Kamis (22/8/2019).
Nirwono menjelaskan bahwa pemerintah masih perlu menyelesaikan pembangunan proyek infrastruktur sebesar Rp571 triliun untuk Jabodetabek dalam 10 tahun ke depan demi menanggulangi banjir dan pengendaliannya.
Selain itu, dia juga melihat pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk menyelesaikan pembangunan di bidang transportasi seperti jaringan moda raya terpadu (MRT) sepanjang 223 kilometer dengan investasi Rp214 triliun.
Tak hanya itu, lintas rel terpadu (LRT) sepanjang 116 kilometer dengan nilai investasi sebanyak Rp60 triliun, bus Transjakarta dan daerah sekitarnya juga membutuhkan penambahan armada untuk perluasan jangkauan seluas 2.149 kilometer dengan nilai investasi Rp10 triliun.
Baca Juga
Nirwono mengatakan bahwa pemerintah juga perlu menyelesaikan pembangunan jalur kereta dalam kota sebidang yang akan dinaikkan sepanjang 27 kilometer dengan nilai investasi Rp27 triliun serta revitalisasi angkutan kota hingga 20.000 unit senilai Rp4 triliun.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang masih dan mahal ini seharusnya membuat Jakarta bebas banjir, lalu lintas lancer, dan urbanisasi terdistribusikan secara merata pada 2030.
"Jika semua yakin akan hal itu, Jakarta masih layak dipertahankan sebagai ibu kota negara," ujar Nirwono.
