Indonesia Perlu Membangun Industri Manufaktur Secara Masif, Tiru Korsel dan China

Bila tidak membangun industri manufaktur secara masif, seperti yang dilakukan Korea Selatan atau China, Indonesia bisa terjebak menjadi negara dengan penghasilan menengah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 Agustus 2019  |  17:05 WIB
Indonesia Perlu Membangun Industri Manufaktur Secara Masif, Tiru Korsel dan China
Ilustrasi-Siswa Polman Astra, institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Yayasan Astra Bina Ilmu, sedang praktik - polman.astra.ac.id

Bisnis.com, SEMARANG - Pembangunan industri manufaktur yang masif dinilai sebagai hal yang harus dilakukan Indonesia.

Bila tidak membangun industri manufaktur secara masif, seperti yang dilakukan Korea Selatan atau China, Indonesia bisa terjebak menjadi negara dengan penghasilan menengah.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Media Nusantara Ninok Leksono di Semarang, Jumat (16/8/2019).

Menurut Ninok, tanpa melakukan banyak hal, Indonesia tentu bisa tumbuh 5 persen karena masyarakat tetap beli baju, memperbaiki rumah, memperbaiki kendaraan bermotor, dan memenuhi kebutuhan lainnya.

"Ada yang menyebut driverless atau autopilot, kita bisa mencapai pertumbuhan 5 persen," kata Ninok.

Ninok mengatakan China bisa meraih pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen karena membangun industri manufaktur secara masif dan dewasa ini terus mengembangkan industri kecerdasan buatan (AI).

Begitu pun Korsel, menurut dia, jauh hari sudah membangun industri manufaktur besar-besaran sehingga bisa keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah.

Sekarang ini, kata Ninok, pemerintah Indonesia sedang giat membangun sekolah vokasi atau kejuruan seperti SMK.

Persoalannya, menurut dia, lulusan SMK akan dibawa ke mana bila tidak dibarengi dengan pembangunan industri manufaktur.

Keterbatasan pembangunan manufaktur menyebabkan banyak lulusan sekolah kejuruan tidak terserap sehingga malah menambah pengangguran.

Di tempat sama, pakar hukum Prof. Bagir Manan menyatakan rakyat memiliki dua hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemimpin atau pemerintah yang mendapat mandat.

Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut menyatakan rakyat berhak mendapatkan pemerintah yang baik dan bersih bebas dari praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.

Hak kedua, menurut mantan Ketua Dewan Pers tersebut, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagir menyebutkan empat tantangan besar berkait dengan isu korupsi, yakni tatanan politik, birokrasi, sosial, dan etika.

Ia menyebutkan betapa korupsi melanda birokrasi mulai dari desa hingga pejabat tinggi negara.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
china, korea selatan, industri manufaktur

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top