Bisnis.com, JAKARTA – Dunia usaha berharap pemerintah dapat terus menjaga kestabilan perekonomian melalui APBN 2020 yang nota keuangannya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (16/8/2019).
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W. Kandani mengatakan, pelaku usaha berharap pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mengintervensi ekonomi dalam rangka menjaga kestabilan di tengah gejolak global.
Dirinya juga berharap ke depan pelaksanaan kebijakan pemerintah semakin konsisten.
Kebijakan yang dimaksud adalah terkait dengan yang pernah dikampanyekan sebelumnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.
"Ini menyangkut kredibilitas dan keseriusan pemerintah untuk menjalankan reformasi ekonomi nasional," ujar Shinta, Kamis (15/8/2019).
Lebih lanjut, Shinta mengatakan pihaknya menginginkan pengalokasian sumber daya oleh pemerintah diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif yakni ekspor dan investasi.
Dengan ini, penerimaan negara bakal meningkat dalam rangka mengantisipasi defisit yang diprediksi bakal lebih besar pada 2020.
"Proyeksinya sekarang kondisi trade war akan lama diselesaikan sehingga menjadi 'new normal' bagi pelaku ekonomi dunia," ujar Shinta.
Asumsi ekonomi makro yang tertuang dalam APBN 2020 juga harus realistis agar Indonesia bisa mengantisipasi tantangan ekonomi global.
Adapun asumsi makro yang telah disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menurutnya, sudah cukup rasional.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede mengatakan pemerintah untuk tahun 2020 sebaiknya mengalokasikan belanja untuk mempertahankan daya beli dan daya konsumsi.
"Efektivitas dana sosial, PKH, dan dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di bawah juga perlu dijaga," ujarnya, Kamis (15/8/2019).
Tak kalah penting, sistem keuangan dan rantai ekonomi perlu diperkuat dalam rangka menghadapi goncangan global.
