Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan menyesuaikan Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 2018-2029 seiring dengan perkembangan terbaru jumlah perjalanan yang mencapai hampir 100 juta per hari.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Carlo Manik mengatakan bahwa langkah itu untuk menghadirkan sistem transportasi perkotaan handal dan terintegrasi.
Selain itu, berdasarkan hasil kajian terbaru dari Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) Phase 2 dinyatakan bahwa Rencana Induk Transportasi Jabodetabk (RITJ) 2018-2029 sudah tidak memadai lagi untuk mengakomodasi tantangan transportasi di wilayah Jabodetabek pada masa mendatang.
Menurutnya, JUTPI Phase 2 adalah pendetailan dari JUTPI Phase 1 merupakan dasar dari pembentukan RITJ 2018-2029 yang dilaksanakan pada 2010.
"Jadi hasil studi terbaru ini kan mengalami perubahan karena ada perkembangan perjalanan atau pergerakan. Dulu waktu studi JUTPI Phase 1 itu total perjalanan masih kira-kira 50 jutaan, dan sekarang di JUTPI Phase 2 sudah hampir 90-100 jutaan," ujarnya, Selasa (6/8/2019).
Oleh karena itu, Carlo menegaskan salah satu perubahan yang cukup mencolok antara RITJ 2018-2029 dengan hasil studi JUTPI Phase 2 ini adalah adanya strategi peningkatan transportasi massal dengan pembangunan light rail transit (LRT) hingga mencapai 10 line, lalu moda raya terpadu (MRT) juga 10 line, dan bus rapid transit (BRT) yang lebih dari 13 koridor.
"Selain itu, di RITJ kan hanya sampai 2029, dan untuk studi yang terbaru ini juga sudah meng-capture hingga 2035," ujarnya.
JUTPI adalah kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian, BPTJ, Kementerian Perhubungan dan BAPPENAS dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). JUTPI dalam rangka menghadirkan kajian mengenai sistem transportasi terintegrasi yang tepat dan handal untuk digunakan di Jabodetabek.
Hasil JUTPI Phase 2 menyebutkan bahwa jaringan transportasi massal yang ada di wilayah Jabodetabek diyakini tidak akan mampu mengakomodasi segala tantangan terkait transportasi, seperti tidak imbangnya antar permintaan dan pasokan akan transportasi pubik yang ada.
Alasannya, situasi sosial ekonomi masyarakat yang berubah dengan cepat, urbanisasi, perubahan kebijakan transportasi dari 3-in-1 menjadi peraturan pelat nomor ganjil genap, rencana penerepan electronic road pricing, maka pemerintah harus menyiapkan transportasi masal lebih banyak lagi ke depan.
Oleh karena itu, JUTPI merekomendasikan perlunya lebih banyak koridor angkutan massal di Jabodetabek, misalnya pembangunan LRT dan MRT yang bisa mencapai masing-masing sebanyak 10 line.
