Sri Mulyani Harap ASN Kementerian PUPR Mampu Tingkatkan Investasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpesan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mampu menarik partisipasi sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 06 Agustus 2019  |  21:28 WIB
Sri Mulyani Harap ASN Kementerian PUPR Mampu Tingkatkan Investasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi keynote speaker dalam The 14th Gaikindo International Automotive Conference di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/7). - BISNIS.COM/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpesan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat menarik partisipasi sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Strategi ini dipandang mampu melepaskan Indonesia dari middle income trap atau jebakan kelas menengah.

“Presiden Jokowi sudah menyatakan berkali-kali bahwa untuk infrastruktur kita tidak boleh hanya mengandalkan negara. Swasta menjadi penting,” ujar Sri dalam Rapat Koordinasi JPT Kementerian PUPR di Bogor, Selasa (6/8/2019).

Mengingat terbatasnya kemampuan APBN, pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) memiliki potensi yang besar.

Dengan kondisi ekonomi yang kondusif saat ini, Indonesia harus mampu mengoptimalkannya untuk menarik pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri dalam pembangunan infrastruktur.

Sri juga mengingatkan bahwa modal kondisi ekonomi tersebut tidak akan banyak berguna bila pemerintah gagal memberikan framework kebijakan dan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi para investor. Reputasi pemerintah menjadi kunci kepercayaan menarik capital inflow.

"Salah satu yang bisa menurunkan CAD [Current Account Deficit] adalah capital inflow melalui proyek pembangunan infrastruktur,” imbuh Sri.

Sri berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR berpikir out of the box dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang menarik minat investor.

Namun, ASN juga perlu bertindak dalam koridor hukum dan sejalan dengan good governance agar citra dan reputasi Indonesia tidak tercederai oleh tindakan-tindakan melawan hukum yang berpotensi menghambat pembangunan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sri mulyani, defisit transaksi berjalan, Kementerian PUPR

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top