Kewajiban Aturan Surat Laik Fungsi Bangunan Akan Diperlonggar

Dengan kuota FLPP yang masih ada, pengembang diharapkan tetap mengikuti teknis, persyaratan, dan mempertahankan kualitas bangunan.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 01 Agustus 2019  |  07:41 WIB
Kewajiban Aturan Surat Laik Fungsi Bangunan Akan Diperlonggar
Ilustrasi rumah subsidi (Bisnis/Dedi Gunawan)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyediakan beragam cara subsidi pembiayaan perumahan, mulai dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi selisih bunga, dan terbaru bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

Berdasarkan catatan Bisnis, lantaran kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang selama ini menjadi andalan pemerintah dan pengembang rumah subsidi, sudah semakin menipis, Kementerian PUPR menyebut akan mengalihkan pembiayaan melalui subsidi selisih bunga (SSB) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

Namun, hingga saat ini program SSB dan BP2BT itu belum berjalan, terlebih BP2BT dianggap menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya aturan terkait dengan kewajiban adanya sertifikat laik fungsi (SLF).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heri Djulipoerwanto mengatakan bahwa sampai saat ini program SSB sudah terealisasi, sedangkan pengajuan asosiasi pengembang untuk menambah kuota FLPP masih dalam pengkajian oleh pemerintah.

“Dengan kuota yang masih ada, pengembang diharapkan tetap mengikuti teknis, persyaratan, dan mempertahankan kualitas bangunan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (31/7/2019).

Selain itu, Eko menyebutkan bahwa saat ini, pelaksanaan BP2BT masih terkendala oleh kewajiban SLF, untuk itu PUPR akan segera melakukan sosialisasi melalui surat edaran untuk meringankan aturan kewajiban SLF di BP2BT.

Adapun, keringanan aturan BP2BT itu rencananya berupa pelonggaran standar penilaian SLF dengan mencari substitusi SLF, terutama bagi daerah yang belum melembagakan SLF.

“Untuk pilhan substitusinya, nanti ke depan akan kembali diinfokan, tapi yang diharapkan pengembang agar disamakan dengan FLPP dan SSB, yaitu cukup dengan verifikasi dari tenaga ahli atau pra-SLF,” jelasnya.

Hingga kini, Eko menyebutkan, pengkajian soal aturan BP2BT masih dibahas oleh internal Kementerian PUPR.

Adapun, PUPR juga sudah melakukan sosialisasi secara tidak resmi kepada pengembang terkait dengan kemungkinan pelonggaran aturan SLF pada BP2BT.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
flpp, rumah bersubsidi

Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top