Bisnis.com, JAKARTA — Hari ini sejumlah kementerian menghadiri sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan beberapa agenda.
Sidang ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan SDA Nasional dengan agenda pengukuhan Anggota Dewan SDA Nasional 2019—2024 dan paparan draf rekomendasi dewan terkait dengan isu-isu strategis.
Darmin mengatakan bahwa Dewan SDA ini telah menyiapkan beberapa poin penting yang akan disampaikan kepada Presiden nantinya.
"Jadi, tim ini memang tim besar sekali, ada pemerintah ada nonpemerintah termasuk pemda sehingga dengan demikian kita bisa mengharapkan liputan yang lebih lengkap mengenai permasalahan sumber daya air ini," ujarnya seusai rapat di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Darmin menambahkan bahwa ketahanan sumber daya air menjadi isu penting lantaran ketersediaan air di tiap daerah berbeda-beda sehingga perlu dibuat indikator agar bisa diukur tingkat ketahanan air di setiap wilayah.
Darmin menyebutkan bahwa kebutuhan yang penyelesaiannya paling mendesak adalah kebutuhan air untuk perekonomian, pertanian, industri, dan pemukiman.
Baca Juga
Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional ini untuk merumuskan kebijakan-kebijakan sebelum akhirnya dijalankan.
"Inikan forum yang sejak dulu ada. Jadi, kalau mengurus air ini kan ada belasan kementerian belum swastanya, belum P3 [Perkumpulan Petani Pemakai Air]-nya," tuturnya.
Basuki mencontohkan untuk kebijakan sumber daya air, Kementerian PUPR hanya melaksanakan bukan yang merumuskan karena pengambilan keputusan ada pada Dewan SDA Nasional.
Sesuai dengan Perpres No. 10/2017, tugas Dewan SDA Nasional adalah untuk membantu Presiden dalam memberi pertimbangan untuk penetapan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya air, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta strategi nasional pengelolaan SDA antarpara pemangku kepentingan.
